Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur.

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA :Ketimpangan akses pendidikan di wilayah pedalaman Kalimantan Timur masih menjadi masalah serius. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya infrastruktur dasar yang memadai, yang membuat anak-anak di daerah terpencil terpinggirkan dari hak pendidikan yang layak.

Di tengah gencarnya kampanye pemerataan pendidikan, kondisi riil di lapangan justru memperlihatkan jurang yang semakin dalam antara wilayah perkotaan dan kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Di banyak desa di Kalimantan Timur, anak-anak harus menempuh perjalanan panjang, melintasi jalan rusak, bahkan berjalan kaki selama berjam-jam hanya untuk bisa sampai ke sekolah.

Menurut Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, pendekatan pembangunan selama ini terlalu berpusat pada wilayah perkotaan.

Hal ini mengakibatkan kebijakan pendidikan tidak sensitif terhadap tantangan geografis dan infrastruktur di daerah-daerah pelosok.

“Masalah pendidikan di daerah tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun gedung sekolah. Ketika akses fisik menuju sekolah pun tidak tersedia, maka semewah apa pun fasilitas belajar tidak akan berguna,” tuturnya, Senin (16/6/2025).

Agusriansyah menekankan bahwa ketimpangan infrastruktur transportasi berdampak langsung pada ketidaksetaraan pendidikan. Ia mencontohkan kondisi di mana murid harus menyebrangi sungai tanpa jembatan atau berjalan kaki puluhan kilometer karena tidak ada angkutan umum yang bisa menjangkau desa mereka.

Situasi ini menurutnya mengindikasikan kegagalan dalam menyatukan perencanaan lintas sektor. Ia menyayangkan bahwa pembangunan jalan, transportasi, dan perencanaan wilayah tidak dikaitkan secara strategis dengan kebutuhan pendidikan.

“Pendidikan seharusnya dipandang sebagai ekosistem. Ketika satu elemen seperti akses transportasi tidak berfungsi, maka seluruh sistem ikut terganggu,” katanya.

Ia mendorong agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dasar dengan kebutuhan layanan pendidikan, khususnya di wilayah 3T.

Ia juga mengingatkan bahwa jargon pemerataan dan pendidikan gratis hanya akan menjadi simbolis tanpa dukungan nyata dari pembangunan fisik yang memadai.

“Membangun satu jembatan di desa bisa lebih berarti dibanding membangun gedung sekolah baru di pusat kota. Karena jembatan itu bisa membuka akses bagi ratusan anak ke dunia pendidikan,” tegasnya.

Agusriansyah mengajak semua pemangku kepentingan untuk berhenti melihat pendidikan secara sektoral. Menurutnya, hanya dengan kolaborasi lintas bidang dan keberpihakan anggaran yang jelas, anak-anak di pelosok Kalimantan Timur bisa merasakan arti dari pendidikan yang merata. (ADV/DPRDKALTIM)