Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Polemik seputar dinonaktifnya Kepala SMA Negeri 10 Samarinda oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur turut menjadi perhatian para legislatif. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara bijak tanpa mengorbankan hak siswa dalam memperoleh layanan pendidikan.

Meski mengaku belum mengetahui secara rinci duduk persoalan, Ananda mengingatkan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu, ia berharap semua kebijakan yang diambil tetap mengutamakan keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.

“Begini, saya kan belum tahu permasalahan secara detail. Tapi yang pastinya, untuk pendidikan, semua anak-anak kan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran,” ujar Ananda, Senin (30/06/2025).

Ia menambahkan, Dinas Pendidikan sebagai instansi teknis tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengambil langkah tersebut. Namun yang terpenting, kata dia, adalah memastikan kegiatan pendidikan tidak terganggu.

“Jadi, sesuai dengan bidangannya masing-masing, Pak Kadis membuat langkah-langkah yang bisa membuat kegiatan pengajaran dan pendidikan itu tidak terhambat. Untuk anak bangsa ya, diselesaikan dengan baik-baik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ananda menyampaikan bahwa dirinya belum bisa memberikan komentar lebih mendalam karena belum ada pembahasan secara resmi di DPRD mengenai hal ini.

“Saya belum bisa komentar terlalu dalam karena belum tahu lebih detailnya seperti apa. Mungkin bisa ke Komisi IV terkait, karena belum ada pembahasan sama sekali. Saya juga baru tahu,” pungkasnya.

Diketahui, SMA Negeri 10 sebelumnya sempat berpindah dari gedung lama di kawasan Jalan Melati ke lokasi baru. Belakangan sekolah tersebut kembali ke lokasi semula, yang kemudian memunculkan ketegangan di internal sekolah hingga berujung pada penonaktifan kepala sekolah.(adv)