POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengelola anggaran secara bijak, efisien, dan tepat sasaran. Dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun 2025 yang mencapai Rp4,8 triliun.

“Besarnya anggaran tidak boleh membuat kita terlena, malah kita dituntut pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Gamalis saat dikonfirmasi usai Rapat Kerja bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum lama ini.

Kalau hari ini Berau  punya angka besar tambah Wabup Gamalis , belum tentu besok tetap seperti itu. Karena itu harus mengelola anggaran dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dan bila perlu  setiap rupiah dari anggaran daerah harus diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya untuk memenuhi target penyerapan anggaran atau sekadar menyelesaikan proyek tahunan.

"Tentu kita tidak ingin pembangunan hanya didasarkan  pada keinginan semata. Tapi bagaimana harus terarah dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat," tegasnya.

Gamalis juga mengkritisi kurangnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Salah satu contoh yang disampaikannya adalah terjadinya tumpang tindih proyek infrastruktur antara pemerintah dan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Perlunya sinkronisasi program juga mutlak diperlukan, jangan sampai kita bangun jembatan pakai APBD, tapi CSR juga bangun jembatan di lokasi yang sama. Ini yang harus kita hindari," katanya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari jumlah proyek yang dibangun, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

"Banyak orang luar yang memuji pembangunan di Berau. Tapi pertanyaannya, apakah kita yang tinggal di sini benar-benar merasakan manfaatnya? Itu yang harus kita evaluasi," lanjutnya.

Lebih jauh, Gamalis mendorong agar proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, berbasis pada aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok pikiran DPRD, dan dokumen perencanaan daerah lainnya.

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan menyatukan arah kerja agar pembangunan di Berau tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.

"Harapan kami ke depan menginginkan masyarakat benar-benar merasakan bahwa anggaran sebesar ini hadir untuk mereka. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita kerja bersama, dengan tujuan yang sama," pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)