POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Senin (14/7/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang gabungan Komisi DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Bedungun itu dipimpin oleh Wakil Ketua I, Subroto. Turut hadir sejumlah Anggota DPRD, perwakilan Pemerintah Kabupaten Berau dari berbagai OPD, Sekretaris Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Biro Hukum, serta Aliansi Serikat Buruh Kabupaten Berau.

Dalam rapat Wakil Ketua Subroto menyampaikan, dari RDP tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, pengawasan tenaga kerja merupakan kewenangan pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, pelaksanaan pengawasan pada tingkat daerah harus didukung melalui kerja sama antar Provinsi dan Kabupaten.

Kedua, Perda Nomor 8 Tahun 2018 perlu dievaluasi agar selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Sesuai dari hasil pertemuan dan mengacu saran dari Sekretaris Disnakertrans Provinsi, Perda ini harus disesuaikan dengan aturan terbaru. Misalnya, ketentuan rekrutmen tenaga kerja lokal 80:20 yang sempat diatur, sudah tidak relevan karena bertentangan dengan regulasi di atasnya,” terang Subroto.

Ketiga, jika ada dugaan pelanggaran oleh perusahaan terhadap Perda maupun aturan di atasnya, maka laporan resmi yang disertai data akurat harus disampaikan kepada Disnakertrans Kabupaten Berau untuk ditindaklanjuti.

Subroto juga menegaskan bahwa Perda ini belum sepenuhnya dijalankan secara utuh di semua sektor. Ia berharap masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan, melainkan juga melihat peluang kerja di sektor lain seperti pariwisata, perhotelan, dan perkebunan yang juga tercakup dalam Perda tersebut.

“Melihat kondisi riil kami terima harapan agar masyarakat lokal jangan hanya berharap di sektor pertambangan semata. Masih ada peluang di sektor lain yang juga terbuka bagi tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Terkait laporan aliansi serikat buruh soal dugaan pelanggaran oleh pihak perusahaan, Subroto meminta data yang valid agar DPRD bersama pemerintah provinsi dan kabupaten bisa melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Kalau memang ada pelanggaran, kami siap turun bersama-sama untuk menindaklanjuti laporan itu.

Dalam kesempatan Subroto juga mengusulkan agar Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Berau, mengingat banyaknya perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

“Kami dengar UPTD akan dibuat di Bontang, dan Berau akan digabung ke sana. Tapi kami berharap Berau juga punya UPTD sendiri agar pengawasan lebih optimal,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)