POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik, menciptakan efisiensi birokrasi, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

"Kabupaten Berau harus mampu menyesuaikan diri, memperkuat tata kelola, serta membangun fondasi digital yang kokoh untuk mendukung tercapainya good governance," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said.

Selanjutnya Sekda, M Said menyampaikan kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tentang Sosialisasi Review Arsitektur Manajemen Layanan dan Manajemen Risiko SPBE tersebut turut membahas penggunaan aplikasi CitiGov.

Adapun tambahnya implementasi aplikasi maupun sistem digital bukan hanya sekadar persoalan teknis. Lebih dari itu, keberhasilan SPBE sangat ditentukan oleh komitmen, sinergi, serta budaya kerja aparatur pemerintahan.

"Kita dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat kolaborasi antar-perangkat daerah, serta membangun ekosistem digital yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," terangnya.

Said pun yakin bahwa digitalisasi tidak dapat dielakkan seiring dengan kemajuan zaman. Dengan demikian, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan semangat smart city  bagi Kabupaten Berau.

"Mari bersama-sama kita tumbuhkah semangat perubahan, agar kita semua mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital demi peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Berau dan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut ada dua aspek utama yang menjadi sorotan yakni arsitektur manajemen layanan dan manajemen risiko SPBE. Keduanya dinilai sebagai pilar penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan aman.

Arsitektur manajemen layanan berfungsi sebagai panduan dalam merancang, mengelola, dan meningkatkan layanan berbasis digital yang terintegras.

Untuk manajemen risiko SPBE berperan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, serta memitigasi berbagai risiko yang mungkin muncul, baik dari sisi teknologi, keamanan data, maupun keberlangsungan layanan pemerintahan.

Ia pun mengatakan bahwa penggunaan aplikasi CitiGov diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen digital yang mendukung efektivitas pelayanan pemerintah daerah, khususnya dalam mempercepat proses administrasi, mengoptimalkan komunikasi antar-perangkat daerah, serta memperluas jangkauan layanan publik kepada masyarakat.

"Dengan adanya integrasi aplikasi semacam ini, kita berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Berau semakin efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," ujarnya. (sep/FN)