Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Masalah rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi perhatian di Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menegaskan keseriusannya mendukung program nasional 3 juta RTLH yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dukungan itu tidak sekadar wacana, tetapi diwujudkan lewat kebijakan konkret, mulai dari bantuan bedah rumah hingga pembebasan bea tanah dan bangunan bagi rumah subsidi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil, menuturkan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Bahkan, laporan kegiatan secara rutin disampaikan setiap minggu melalui rapat virtual.

“Kami diminta melaporkan progres dukungan program. Setiap minggu ada zoom meeting dengan pusat,” ungkap Aidil, Kamis (02/10/2025).

Aidil menyebut salah satu bentuk nyata, lanjutnya, adalah kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah subsidi. Aturan ini sudah memiliki payung hukum melalui peraturan daerah.

 “Kalau untuk rumah subsidi, tidak dikenakan BPHTB. Tapi rumah pribadi tetap berlaku normal. Selain itu, kami juga melaksanakan program bedah rumah sebagai stimulan bagi masyarakat,” katanya.

Dirinya menegaskan, program rumah layak huni tidak bergantung pada kuota tetap. Target dihitung dari akumulasi berbagai sumber pembangunan, baik dari anggaran dinas, peran developer, maupun swadaya masyarakat.

 “Jadi bukan masalah berapa kuotanya, tapi seberapa banyak rumah yang bisa diselesaikan sampai Desember 2025,” ungkap Aidil.

Untuk skema rumah subsidi, Aidil mengatakan Pemkab Kukar mencatat ada sekitar 600 unit yang digarap lewat program Lease Purchase Program (MLPP) bekerja sama dengan sejumlah pengembang.

Menurut Aidil, pola ini menjadi salah satu cara mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“ Selain program pusat, Pemkab Kukar juga menjalankan program bedah rumah dengan target 90 unit pada tahun ini,” terangnya.

Dirinya menyebut bantuan diberikan dalam bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola langsung oleh pemilik rumah penerima. Dengan begitu, warga memiliki kendali penuh atas pembangunan sesuai kebutuhan mereka.

Sebaran program ini mencakup beberapa kecamatan, antara lain Loa Janan enam unit, Muara Jawa 30 unit, Muara Kaman 25 unit, Sangasanga enam unit, Sebulu 22 unit, dan Tenggarong Seberang satu unit.

“Sisanya, masih ada 20 unit yang dalam proses verifikasi penerima,” tuturnya.

Ia menambahkan, program ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjamin kualitas hidup warga. Rumah layak huni diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang lebih sehat dan sejahtera.

 “Tempat tinggal itu kebutuhan dasar. Kalau rumahnya layak, kualitas hidup keluarga juga meningkat,” tutup Aidil. (Adv/Tan)