Camat Marangkayu, AR Ambo Dalle

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Pemerintah Kecamatan Marangkayu, mendorong pemerataan sarana prasana pendidikan. Permasalahan masih minimnya fasilitas pendidikan diwilayah tersebut terungkap saat dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang), yang dilaksanakan belum lama ini.

“Terkait masalah fasilitas pendidikan masih banyak dikeluhkan para guru, mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP,” kata Camat Marangkayu, AR Ambo Dalle, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sebuntal pada Rabu (1/10/2025).

Menurutnya dari Musrenbang yang dilaksanakan di seluruh desa, usulan terbanyak adalah perbaikan infrastruktur jalan dan rehabilitasi sekolah.

“Banyak sekolah di wilayah pinggiran masih membutuhkan perbaikan, mulai dari ruang kelas, WC, hingga kantor kepala sekolah," ujar Ambo Dalle.

Ia menegaskan bahwa meskipun dana pembangunan sekolah tidak bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), usulan tersebut tetap harus dimasukkan melalui Musrenbang agar dapat diteruskan ke instansi terkait.

Menurutnya, selama ini memang sudah ada bantuan dari Dinas Pendidikan. Namun, berdasarkan masukan dari para guru, bantuan tersebut belum mampu mengatasi seluruh persoalan yang ada di lapangan.

"Pemenuhan sarpras belum sebanding dengan kebutuhan. Kami berharap ada perhatian khusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar. Terutama terkait ruang belajar, ruang guru, dan WC  tiga poin utama yang banyak dikeluhkan para guru," ungkapnya.

Ia mencontohkan kondisi di SMP Negeri 5 Marangkayu, di mana terdapat bangunan lama yang sudah rusak dan cukup memprihatinkan. Ambo Dalle menyarankan agar Disdikbud menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pendataan langsung terhadap kondisi sekolah-sekolah, khususnya di wilayah kecamatan.

"Kalau sudah ada data riil, nanti bisa diprioritaskan bertahap. Tidak hanya di Marangkayu, tapi juga dibagi ke kecamatan lain yang juga mengalami hal serupa," tambahnya.

Ia berharap pembangunan di sektor pendidikan bisa lebih menggeliat, terlebih di masa kepemimpinan yang baru, ketika masyarakat biasanya menaruh banyak harapan terhadap peningkatan infrastruktur, khususnya gedung sekolah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Pujianto, mengakui bahwa pemenuhan sarpras sekolah di Kukar memang belum sepenuhnya tercapai. Hal ini, kata dia, disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

"Memang belum semuanya bisa terpenuhi karena biayanya cukup besar. Tapi kami terus berupaya agar ke depan bisa dilakukan secara bertahap, sesuai skala prioritas dan kondisi keuangan daerah,"katanya.(ADV/PK)