POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau, Subroto, menegaskan bahwa pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak Sekolah. Dari pertimbangan itu Ia mengingatkan agar Pemkab Berau tidak terburu-buru menjalankan program tersebut sebelum seluruh aspek keamanan pangan dan tenaga ahli benar-benar siap.

“Kami ingatkan program ini berkaitan dengan persoalan nyawa. Kalau sampai terjadi keracunan massal di sekolah, dampaknya luar biasa. Untuk itu menurut kami  MBG ini harus benar-benar kita tangani secara serius,” tegas Subroto belum lama ini dikantor Dewan.

Tambah Subroto,  bisa saja menimbulkan potensi bahaya jika makanan yang disediakan dalam program MBG tidak melalui pengawasan ketat. Melihat kasus di berbagai daerah, banyak kasus keracunan massal akibat kelalaian dalam pengolahan dan penyimpanan bahan makanan.

“Bayangkan kalau satu sekolah, bahkan ribuan anak, terdampak keracunan. Rumah sakit kita bisa kewalahan. Jadi ini bukan hal sepele,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum MBG benar-benar dijalankan, pemeriksaan dapur penyedia makanan, sanitasi lingkungan, dan kebersihan alat masak harus dilakukan secara menyeluruh.

Ia juga meminta agar Dinas terkait memastikan  tidak ada potensi kontaminasi limbah atau sumber penyakit di sekitar dapur pengolah makanan.

Selain soal kebersihan, Subroto juga mengingatkan  sumber bahan baku makanan yang selama ini didatangkan dari luar daerah. Ia menyarankan agar Pemkab Berau mulai memprioritaskan  bahan lokal, terutama dari sektor perikanan.

“Kenapa harus bergantung pada bahan dari luar? Kita punya ikan yang jauh lebih baik daripada ayam impor. Kalau pakai ikan lokal, nelayan kita juga terbantu, dan barangnya lebih segar,” jelasnya.

Dengan mengganti bahan baku dari ikan segar lokal, kata Subroto, program MBG tidak hanya lebih sehat dan aman, tapi juga bisa  menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam pelaksanaan program MBG, Subroto menegaskan pentingnya keberadaan tenaga ahli gizi yang kompeten di setiap tahapan, mulai dari perencanaan menu, pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.

“Harus ada ahli gizi yang benar-benar paham di bidangnya. Jangan hanya sekadar nama. Kalau memang belum siap tenaganya, lebih baik tunda dulu daripada dipaksakan dan berisiko tinggi,” ujarnya tegas.

Ia bahkan meminta  Dinas Kesehatan untuk merekomendasikan langsung nama-nama ahli gizi yang berpengalaman agar pelaksanaan program bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Subroto menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa program MBG harus menjadi investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Berau, bukan sekadar proyek seremonial.

“Anak-anak kita adalah masa depan daerah. Jangan sampai program yang niatnya baik justru membahayakan mereka karena tergesa-gesa,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)