Pemkab Kukar Prioritaskan Kajian Tata Ruang Sebelum Tentukan Pembangunan Bioskop di Tenggarong
Kabid Perencanaan Pengendalian pembangunan Daerah Bappeda Kukar Saiful Bahri.
POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan rencana pembangunan gedung bioskop di Tenggarong harus secara matang.
Rencama pembangunan
tersebut memerlukan kajian mendalam terkait tata ruang dan potensi dampak
lingkungan sebelum menentukan lokasi maupun skema kerja sama.
Plt Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sy. Vanesa Vilna melalui Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kukar Saiful Bahri
mengatakan, kajian yang akan dilakukan pada 2026 itu menjadi dasar penting
untuk memastikan pembangunan bioskop tidak menimbulkan masalah baru bagi
masyarakat. Mulai dari potensi kemacetan, keterbatasan lahan, hingga kesesuaian
kawasan dengan fungsi ruang.
“Kami ingin memastikan
bahwa pembangunan ini benar-benar sesuai perencanaan ruang di Tenggarong.
Kajian kelayakan menjadi kunci agar keputusan yang diambil tepat dan tidak
menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelas Saiful Bahri, di Tenggarong,
Senin (1/12/2025).
Ia menuturkan, pemerintah
membuka beberapa skema pembangunan, namun semuanya tetap bergantung pada hasil
kajian.
Skema tersebut mencakup
kerja sama penuh dengan investor swasta, maupun pembangunan oleh pemerintah
yang kemudian dikelola bersama operator.
“Misalnya menggandeng
operator besar seperti XXI, atau pemerintah membangun lebih dulu lalu bekerja
sama dalam hal pengelolaan. Tetapi keputusan final menunggu hasil kajian
kelayakan,” ujarnya.
Kajian ini nantinya juga
akan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar, untuk memperkuat
analisis terkait kebutuhan masyarakat dan dampak sosial ekonomi.
Selain itu, pemerintah
saat ini mempertimbangkan dua lokasi potensial, yakni kawasan gedung ekonomi
kreatif (ekraf) dan area sekitar Pasar Tenggarong. Namun lokasi tersebut masih
bersifat alternatif sebelum studi lapangan dilakukan.
“Kami tak ingin salah
langkah. Penentuan lokasi harus mempertimbangkan aksesibilitas, potensi
kemacetan, dan kesiapan lahan. Semua dipastikan melalui kajian agar pembangunan
bioskop dapat berjalan lancar,” tegasnya.
Ia menambahkan, rencana pembangunan bioskop ini merupakan
program prioritas dan bagian dari janji politik Bupati Kukar yang akan
direalisasikan secara bertahap. Pemerintah berharap upaya ini tidak hanya menyediakan
fasilitas hiburan, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di
Tenggarong. (Adv/riz)