(Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kukar, M. Ridha Fatrianta/pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR : Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai mengubah peta pergerakan wisatawan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, arus kunjungan wisata dinilai bergeser ke wilayah sekitar IKN.

Sehingga keberadaan wisata-wisata di Samboja juga menjadi kawasan yang turut terdampak positif  atas kunjungan para wisatawan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kukar, M. Ridha Fatrianta.

Ia mengungkapkan tahun 2025 Samboja menjadi wilayah dengan kunjungan wisatawan tertinggi. Hal tersebut dilihat berdasarkan data penjualan karcis di Pantai Tanah Merah, yang tercatat sebanyak 11.285 wisatawan mengunjungi kawasan tersebut selama periode Nataru.

“Ini memang yang terbesar di daerah Samboja. Kunjungannya cukup tinggi dan tercatat dari penjualan karcis di Pantai Tanah Merah,” ujar Ridha saat diwawancarai Selasa (06/01/2026) diruang kerjanya.

Menurutnya, peningkatan kunjungan tersebut sejalan dengan perubahan pola perjalanan wisatawan sejak pembangunan IKN. Wisatawan kini cenderung bergerak ke arah Balikpapan–IKN dan kawasan sekitarnya, dibandingkan menuju pusat wisata Kota Tenggarong.

“Sejak ada IKN, pergerakan wisatawan lebih banyak ke arah IKN dan sekitarnya. Ini menunjukkan adanya pergeseran pola wisata,” jelasnya.

Sementara itu, destinasi wisata di wilayah Tenggarong relatif stagnan. Pulau Kumala tercatat dikunjungi sekitar 2.230 wisatawan dengan mayoritas pengunjung berasal dari wisatawan lokal dan jumlahnya tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi pendapatan, Ridha mengatakan sektor pariwisata Kukar juga turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“ Secara keseluruhan, PAD sektor pariwisata Kukar mencapai Rp 60.127.374.428. Namun, PAD yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kukar tercatat sekitar Rp1,44 miliar, yang berasal dari retribusi destinasi wisata dan masih dalam tahap rekonsiliasi,” katanya.

“ Bisa dibedakan antara PAD sektor pariwisata dengan PAD yang dikelola oleh Dispar, cuma ini masih rekonisasi. Masih rekonisasi, kita juga bersama teman-teman masih mencatat sekian tahun dari tahun ini, sekian bulan dari tahun ini,” tambahnya.

Ridha menjelaskan bahwa kecilnya angka PAD Dispar tidak mencerminkan keseluruhan kontribusi sektor pariwisata, karena pendapatan sektor pariwisata juga berasal dari sektor lain seperti hotel, restoran, dan rumah makan yang dikelola oleh perangkat daerah berbeda.

“Kalau hanya melihat PAD yang dikelola Dispar, terlihat kecil. Padahal sektor pariwisata itu cakupannya luas,” terang Ridha.

Ridha menilai perolehan PAD tahun lalu  juga dipengaruhi adanya efisiensi yang merupakan kebijakan dari pusat, sehingga hal tersebut sangat dirasakan dampaknya.

“ Terus pembatasan-pembatasan kegiatan beberapa pemerintah daerah di sekitar Kukar juga itu sangat mempengaruhi ya, terkait okupansi hotel, restoran dan sebagainya,” terang  Ridha.

Meski demikian Ridha tetap berharap beberapa potensi-potensi pengolahan tempat wisata, baik itu dikelola masyarakat, pemerintah, maupun juga swasta dapat terus berkembang dan menciptakan daya tarik yang berinovasi terus-menerus seperti itu.

“ Mudah-mudahan juga kondisi keuangan daerah ke depan ini bisa membaik lagi karena memang tidak bisa kita mungkiri ternyata adanya efisiensi dan pembatasan kegiatan-kegiatan itu sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata,” tutup Ridha. (Tan).