POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Pemandangan deretan lampu jalan yang berdiri berdekatan di Jalan Diponegoro, khususnya tepat di depan Kantor Kejaksaan Negeri Berau, menyita perhatian Bupati Berau. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi perencanaan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sorotan Bupati itu mencuat setelah terlihat sejumlah tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) berdiri hampir berdampingan dalam satu ruas jalan. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas perencanaan, sekaligus kekhawatiran akan potensi pemborosan anggaran daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Noorhasani, menegaskan bahwa setiap pemasangan PJU pada dasarnya telah melalui kajian teknis. Namun ia mengakui, pelaksanaan di lapangan kerap dihadapkan pada tumpang tindih kewenangan antar instansi.

“PJU yang dipasang Dishub tentu melalui perencanaan. Tetapi di lapangan, ada juga lampu yang dipasang oleh Dinas PUPR, khususnya saat pekerjaan peningkatan atau perbaikan jalan. Termasuk lampu hias yang secara bentuk dan tinggi hampir menyerupai PJU,” jelasnya.

Ia tidak menampik bahwa kurangnya sinkronisasi tersebut berujung pada pemasangan lampu yang terlalu berdekatan. “Ketika sama-sama berjalan di lapangan, akhirnya terpasang semua. Hasilnya bisa kita lihat sekarang,” ujarnya.

Noorhasani menyebut, Dishub Berau akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah aset PJU diserahterimakan dari Dinas PUPR dan memasuki masa pemeliharaan. Evaluasi ini mencakup penataan ulang posisi lampu agar lebih efisien dan sesuai standar.

“Kalau sudah menjadi tanggung jawab kami, tentu akan kami hitung ulang. Lampu yang tidak tepat posisinya akan kami pindahkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan serupa bukan kali pertama terjadi. Di kawasan Jalan Murjani II, misalnya, terdapat berbagai jenis PJU, mulai dari PJU milik Dishub, PJU Tenaga Surya, PJU tinggi hasil pekerjaan PUPR, hingga lampu dari program CSR perusahaan.

“Memang ada yang posisinya berdekatan. Itu juga menjadi bahan evaluasi kami,” katanya.

Sementara itu, untuk PJU di jalur menuju Bandara Kalimarau, Noorhasani menjelaskan bahwa sebagian besar merupakan aset lama dari Dinas PUPR. Beberapa titik telah diperbaiki dan kembali berfungsi, meskipun masih terdapat lampu yang mati atau berkedip, terutama di bagian tengah jalur.

“Keterbatasan anggaran menjadi kendala. Tapi perbaikan kami lakukan bertahap. Dari arah bandara dan Raja Alam sudah menyala, tinggal beberapa titik di bagian tengah,” jelasnya.

Terkait lampu penerangan jembatan, Dishub Berau menegaskan kewenangan pengelolaan tidak sepenuhnya berada di pemerintah daerah. Penerangan Jembatan Sambaliung menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara Jembatan Gunung Tabur berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat karena termasuk ruas jalan nasional. (sep/FN)