POSKOTAKALTIMNEWS, BALIKPAPAN : Lonjakan harga LPG subsidi 3 kilogram yang dijual jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) kembali menuai sorotan DPRD Kota Balikpapan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menegaskan persoalan tersebut merupakan masalah klasik yang terus berulang dan membebani masyarakat kecil.

“Ini persoalan lama yang terus terjadi. Harga di tingkat pengecer bahkan jauh dari standar HET, tentu sangat memberatkan masyarakat,” tegas Iwan.

Menurutnya, LPG 3 kilogram adalah barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga praktik penjualan di atas HET tidak bisa dibiarkan.

“Kami minta ada koordinasi kembali dengan Pertamina Patra Niaga dan dinas terkait agar distribusi ini lebih tertata dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD melalui komisi terkait telah berulang kali mendorong harmonisasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk merapikan sistem distribusi dan pengawasan LPG subsidi.

Selain itu, DPRD juga meminta Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya Dinas Perdagangan, memperkuat pengawasan di lapangan.

“Perlu ada aturan yang jelas dan tegas, termasuk sanksi bagi pengecer yang menjual di atas harga eceran tertinggi. Jangan sampai subsidi ini tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran,” katanya.

Iwan bahkan membuka kemungkinan terobosan regulasi di tingkat daerah, termasuk mendorong penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang secara khusus mengatur tata niaga LPG subsidi di Balikpapan.

“Kalau perlu ada Perwali yang mengatur lebih detail, supaya ada dasar hukum kuat untuk penindakan,” tandasnya.

Ia menekankan, LPG 3 kilogram merupakan komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kecil. Karena itu, pengawasan distribusi dan harga harus menjadi prioritas bersama.

“Kasihan masyarakat kecil jika harus membeli di atas HET. Padahal ini barang subsidi yang memang diperuntukkan bagi mereka,” pungkasnya. (mid)