POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Suasana di perbatasan Kabupaten Berau kembali memanas. Dugaan upaya penyerobotan lahan oleh sekelompok orang dari wilayah tetangga membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bergerak cepat. Pengamanan total pun disiapkan demi mencegah terjadinya konflik horizontal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan situasi berkembang tanpa kendali. Dalam rapat koordinasi bersama unsur TNI, Polri, Brimob, Armed, dan Satpol PP, Pemkab merumuskan langkah tegas menjaga wilayah yang diklaim secara sah sebagai bagian dari Berau.

“Untuk mengantisipasi konflik horizontal, kami secara resmi akan bersurat meminta pengamanan kepada seluruh kesatuan di Berau, baik TNI, Polri, Brimob, Armed, maupun Satpol PP agar menjaga kondisi di lapangan,” ujar Muhammad Said, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, berdasarkan aturan dan batas administrasi yang berlaku, lokasi yang dipersoalkan tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Berau. Ia memastikan tidak ada perubahan batas yang dapat dijadikan alasan untuk klaim sepihak.

“Dari sisi peraturan, itu masuk wilayah Kabupaten Berau. Tidak ada toleransi sama sekali,” tegasnya.

Muhammad Said juga menyayangkan adanya kelompok masyarakat yang bertindak di luar koordinasi pemerintah resmi. “Ini wilayah Berau yang akan diambil oleh sekelompok orang, bukan atas nama pemerintah, tetapi kelompok mereka sendiri,” katanya.

Selain memperkuat pengamanan, Pemkab Berau juga memilih jalur komunikasi antar daerah. Surat resmi akan dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar turut memberikan edukasi kepada warganya dan mencegah potensi perambahan wilayah.

“Kami akan bersurat agar Pemerintah Kutai Timur memberikan pemahaman kepada warganya supaya tidak masuk dan melakukan penyerobotan lahan di wilayah Berau,” jelasnya.

Karena persoalan ini melibatkan dua Kabupaten, Pemkab Berau juga meminta campur tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur diminta segera menurunkan tim penanganan batas untuk melakukan pengecekan lapangan bersama kedua daerah.

“Kami minta tim dari provinsi segera turun melakukan cek lapangan yang didampingi Kabupaten Berau dan Kutai Timur,” tambahnya.

Langkah konkret di lapangan juga mulai disiapkan. Kepala Kampung Biatan Ulu dan Biatan Ilir telah sepakat menyiapkan lokasi untuk pendirian posko keamanan. Posko tersebut direncanakan beroperasi selama 24 jam guna memantau situasi di titik rawan. Personel gabungan akan diturunkan sesuai kebutuhan setelah surat permintaan resmi diterima masing-masing kesatuan. Sementara itu, pemerintah kecamatan dan aparat kampung diminta terus melakukan pemantauan.

Muhammad Said menegaskan, meski pendekatan dialog tetap dikedepankan, pemerintah tidak akan lengah menjaga wilayahnya. “Kita tetap mengedepankan diskusi dan komunikasi. Tapi wilayah Berau harus kita jaga dan pertahankan,” tandasnya.

Hingga kini, koordinasi lintas instansi terus berjalan. Pemkab berharap kehadiran aparat keamanan dan keterlibatan pemerintah provinsi dapat meredam ketegangan, sehingga persoalan batas wilayah dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik terbuka di masyarakat. (sep/FN)