POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Di balik peran besarnya sebagai penjaga tradisi, kedua lembaga adat di Berau masih dihadapkan pada persoalan klasik adanya  keterbatasan dukungan anggaran operasional. Sementara di tengah derasnya arus modernisasi, keberadaan Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur tetap menjadi penanda kuat identitas budaya di Kabupaten Berau.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. Ia menilai, sudah saatnya pemerintah daerah memberikan dukungan yang lebih konkret dan berkelanjutan terhadap eksistensi kesultanan, tidak hanya dalam bentuk pengakuan simbolik.

Menurutnya, Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur memiliki peran yang jauh melampaui seremoni adat. Dalam praktiknya, kedua kesultanan kerap terlibat dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan, kegiatan sosial, hingga undangan lintas daerah yang membawa nama Berau.

“Menurut kami seharusnya Kesultanan ini bukan hanya simbol budaya, tapi juga bagian dari wajah daerah kita. Mereka hadir dalam banyak kegiatan resmi, bahkan sampai ke luar daerah. Tentu itu membutuhkan dukungan operasional yang jelas,” demikian hal menarik lainnya terungkap  dalam forum Musrenbang Kecamatan beberapa waktu lalu.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh anggaran yang memadai. Subroto mengungkapkan, selama ini usulan terkait kebutuhan operasional kesultanan kerap diajukan, tetapi belum menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran daerah.

Hal ini, menurutnya, tidak boleh terus berulang. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melihat persoalan ini secara lebih serius, mengingat peran strategis kesultanan dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas lokal.

“Harapan kami jangan sampai setiap tahun ada usulan, tapi tidak terakomodir. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal komitmen kita dalam menjaga budaya,” tegasnya.

Lebih jauh, Subroto menekankan bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial atau peringatan tahunan. Ia menilai, keberlangsungan budaya sangat bergantung pada keberadaan lembaga adat yang aktif, hidup, dan didukung secara layak.

“Kalau kita ingin budaya tetap hidup, maka lembaga adatnya juga harus kita perhatikan. Jangan hanya tampil saat acara, tapi minim dukungan di balik layar. Ini yang harus dibenahi,” jelasnya.

Menurutnya, dukungan anggaran bukan semata soal operasional kegiatan, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam menjaga jati diri daerah. Tanpa dukungan yang memadai, bukan tidak mungkin peran kesultanan akan semakin terbatas, bahkan tergerus oleh perkembangan zaman.

DPRD Berau pun, lanjut Subroto, berkomitmen untuk terus mengawal agar kebutuhan Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur dapat masuk dalam skala prioritas pada penyusunan anggaran ke depan. Ia berharap ada keberpihakan yang lebih nyata dari pemerintah daerah agar aktivitas adat dan budaya dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kami ingin ke depan ada perhatian yang lebih serius. Dukungan untuk kesultanan harus diprioritaskan sesuai kebutuhan, agar mereka bisa terus menjalankan perannya,” pungkasnya.

Isu ini menjadi pengingat bahwa menjaga budaya tidak cukup hanya dengan kebanggaan dan pengakuan. Lebih dari itu, dibutuhkan komitmen nyata dalam bentuk kebijakan dan dukungan anggaran, agar warisan budaya tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. (sep/FN/advertorial)