POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Bagi sebagian masyarakat di wilayah pesisir selatan Kabupaten Berau, jarak bukan sekadar hitungan kilometer. Ia menjelma menjadi keterbatasan akses, lambatnya pembangunan, hingga tertinggalnya pelayanan publik.

Di saat kawasan pusat Kabupaten terus bertumbuh, wilayah pesisir masih menghadapi tantangan mendasar—mulai dari infrastruktur jalan yang belum memadai hingga konektivitas antar kampung yang belum sepenuhnya terbuka.

Kondisi ini bukan hal baru. Namun kini, di tengah menguatnya wacana pembentukan calon Daerah Otonomi Baru (DOB), persoalan tersebut kembali mengemuka sebagai alasan utama perlunya pemekaran wilayah. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, bahwa dorongan pembentukan DOB lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar agenda administratif.

“Kami sangat berharap moratorium pemekaran bisa segera dicabut agar proses pembentukan DOB dapat dilanjutkan, itu sudah menjadi harapan masyarakat,” ujarnya belum lama saat diwawancara di kantor DPRD Berau.  

Luasnya wilayah Kabupaten Berau tambah Frans Lewi, menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Rentang kendali pemerintahan yang panjang membuat sejumlah wilayah, terutama di pesisir selatan, belum terlayani secara optimal.

Akibatnya, ketimpangan antara wilayah pusat Kabupaten dan pinggiran terasa jelas dirasakan masyarakat. Di beberapa kampung pesisir, akses jalan masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung mobilitas warga. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek, mulai dari distribusi hasil perikanan, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, pemekaran wilayah dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat.

“Menjadi harapan bila sudah dimekarkan, pemenuhan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah pesisir, bisa lebih cepat terealisasi,” jelasnya.

Namun, persoalan yang dihadapi wilayah pesisir tidak hanya berhenti pada infrastruktur. Di balik berbagai keterbatasan tersebut, tersimpan potensi ekonomi yang besar namun belum tergarap secara maksimal.

Kawasan pesisir selatan Berau memiliki kekuatan di sektor perikanan, pariwisata bahari, hingga jalur perdagangan yang strategis. Sumber daya ini seharusnya mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, tanpa dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat, potensi tersebut belum mampu berkembang secara optimal.

Dalam konteks inilah, pembentukan DOB dipandang bukan sekadar pemisahan wilayah, melainkan sebagai upaya membuka ruang baru bagi percepatan pembangunan. Dengan struktur pemerintahan yang lebih dekat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih responsif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Meski demikian, Frans Lewi mengingatkan bahwa proses menuju pembentukan DOB tidaklah sederhana. Selain harus menunggu pencabutan moratorium pemekaran dari pemerintah pusat, kesiapan daerah juga menjadi faktor krusial. Peran pemerintah Kabupaten Berau sebagai daerah induk sangat dibutuhkan, terutama dalam menyiapkan dukungan pembiayaan awal, infrastruktur pemerintahan, serta kelembagaan yang akan menjadi fondasi daerah baru.

“DOB ini butuh dukungan semua pihak. Ini menjadi modal penting agar agenda pemekaran tetap menjadi prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tanpa komitmen bersama, wacana pemekaran berisiko hanya menjadi diskursus yang terus berulang tanpa kejelasan realisasi. Bagi masyarakat pesisir, pembentukan DOB bukan sekadar perubahan administratif di atas peta wilayah. Lebih dari itu, ini adalah harapan akan kehidupan yang lebih layak—akses jalan yang lebih baik, layanan publik yang lebih cepat, serta peluang ekonomi yang lebih terbuka.

Ini adalah harapan agar jarak tidak lagi menjadi penghalang, dan pesisir tidak lagi identik dengan ketertinggalan. Pada akhirnya, wacana DOB pesisir selatan Berau menjadi refleksi bahwa pembangunan tidak hanya soal angka dan capaian, tetapi juga tentang keadilan dan pemerataan. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap wilayah, sejauh apa pun letaknya, tetap memiliki hak yang sama untuk berkembang dan maju. (sep/FN/Advertorial)