Bupati Berau Sri Juniarsih Mas.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan masa depan ekonomi Berau tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada sektor pertambangan.  Menurunnya kuota produksi tambang dan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH),  harus menjadi momentum untuk mempercepat penguatan sektor alternatif, terutama UMKM dan ekonomi kreatif.

 “Dengan berkurangnya kuota produksi tambang batu bara berimbas pada penurunan DBH. Kita harus melihat ke bawah, apa sumber daya alam yang bisa kita angkat, seperti UMKM dan ekonomi kreatif,” ungkap Bupati Sri Juniarsih saat dikonfirmasi baru-baru ini.

Menurutnya, sektor pariwisata harus menjadi penggerak baru ekonomi daerah, sekaligus membuka ruang pertumbuhan usaha masyarakat. Karenanya menjaga kebersihan semua Destinasi wisata dimiliki Kabupaten Berau sangat diperlukan dalam menjaga arah ekonomi Berau ke depan.

“Dan menurut kami  semuanya bermula dari hal yang paling dasar namun paling menentukan gerbang menuju surga wisata itu harus bersih, aman, dan layak dilalui,” tegasnya.

Sebab tambahnya, sebesar apa pun potensi wisata yang dimiliki, citra sebuah destinasi bisa runtuh hanya karena persoalan yang dibiarkan tampak sepele sampah di pintu masuk dan jalan yang dibiarkan rusak.

Di tengah penekanan soal tata kelola pemerintahan, Sri Juniarsih juga menyoroti persoalan yang lebih konkret di lapangan, yakni peningkatan fasilitas di sektor pariwisata, khususnya di destinasi unggulan Labuan Cermin. Ia mengaku menerima laporan terkait kondisi toilet di kawasan wisata tersebut, terutama lantai toilet yang belum dilengkapi alas sehingga dinilai berpotensi membahayakan pengunjung, khususnya anak-anak, karena rawan menyebabkan terpeleset.

Masalah yang terlihat sederhana itu, menurut Bupati, tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, keselamatan, dan citra destinasi wisata Berau di mata pengunjung.

Karena itu, ia meminta camat terkait segera berkoordinasi untuk melakukan penyempurnaan fasilitas tersebut. Bahkan, ia mendorong jika diperlukan, perbaikan dapat dilakukan melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) agar penanganannya bisa lebih cepat dan melibatkan potensi lokal. (sep/FN/Advertorial)