Foto: Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pemerintah untuk pembenahan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin lebih baik lagi.

Di tengah target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD menilai keberadaan BUMD belum sepenuhnya memberikan kontribusi signifikan, sehingga perlu langkah evaluasi dan penataan yang lebih serius.

Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian, menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut.

Ia menilai, BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru membebani keuangan daerah tanpa hasil yang jelas.

Menurutnya, langkah utama yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD.

Evaluasi ini, lanjutnya, sangat penting untuk memastikan efektivitas kinerja serta kontribusi nyata yang diberikan terhadap PAD.

“BUMD yang tidak produktif sebaiknya tidak perlu dilanjutkan. Pemerintah harus fokus pada BUMD yang benar-benar mampu memberikan dividen atau kontribusi terhadap PAD,” ujarnya saat di hubungi poskotakaltimnews pada Selasa (5/5/2026).

Selain evaluasi, Sopan Sopian juga menekankan pentingnya mendorong hilirisasi dalam pengelolaan BUMD.

Strategi ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dari setiap sektor yang dikelola sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan biaya operasional sejumlah BUMD yang dinilai lebih besar dibandingkan pendapatannya.

Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan perlunya langkah tegas dalam penataan dan efisiensi kelembagaan.

“Perlu langkah tegas seperti perampingan. Daripada terus dibebani modal tanpa hasil yang jelas, lebih baik dilakukan penyederhanaan,” tegasnya.

Ia mengusulkan agar pengelolaan BUMD dapat disederhanakan menjadi lebih terintegrasi dengan sistem unit usaha. Dengan model tersebut, pengawasan dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Menurutnya, fleksibilitas dalam menentukan arah usaha juga menjadi kunci agar BUMD dapat beradaptasi dengan dinamika pasar dan peluang ekonomi yang ada.

“Kalau perlu cukup satu BUMD saja, tapi memiliki beberapa unit usaha. Kalau ada usaha yang tidak berhasil, segera dihentikan dan dialihkan ke usaha yang lebih potensial,” pungkasnya. (kriz)