Warga RT 17 Kelurahan Gunung Tabur saat menyampaikan sejumlah keluhan terkait keterbatasan fasilitas mendasar dalam RDP dengan DPRD Berau. (foto: sep/fn)

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Di tengah gencarnya pembangunan Kabupaten Berau di segala bidang ternyata masih ada masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan infrastruktur dasar. Itu dialami warga RT 17 Kelurahan Gunung Tabur, wilayahnya berada tepat di perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Keluhan itu di ungkapkan warga saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Berau yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto baru-baru ini. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun dihadapi oleh masyarakat perbatasan.

Ketua RT 17, Fadli, mengungkapkan kondisi pendidikan di wilayahnya masih jauh dari kata layak. Hingga kini, proses belajar mengajar untuk puluhan siswa masih dilakukan di rumah warga di Kilometer 42, karena belum adanya bangunan Sekolah permanen. Padahal, sekolah tersebut sudah berjalan sekitar enam tahun dan kini memiliki 54 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6.

“Anak-anak di sini belajar seadanya. Sampai sekarang masih numpang di rumah warga karena belum ada sekolah,” ujarnya.

Menurut Fadli, pemerintah daerah sebenarnya sudah beberapa kali membahas rencana pembangunan sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Wakil Bupati Berau. Namun, rencana itu selalu terkendala persoalan lahan. Sebagian besar wilayah di RT 17 diketahui masuk dalam kawasan hak guna usaha (HGU) perusahaan.

“Di RT 17 ini ada beberapa lahan KBK milik TRH dan di atasnya masuk HGU PT AET. Selain kawasan HGU, sudah tidak ada lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Tak hanya pendidikan, persoalan lain yang tak kalah berat adalah minimnya akses air bersih. Warga selama ini hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak hingga mandi dan mencuci. Saat musim kemarau datang, masyarakat terpaksa mencari sumber air lain dengan kondisi terbatas.

Namun dari seluruh persoalan yang ada, listrik menjadi keluhan yang paling dirasakan warga. Ironisnya, jaringan listrik sebenarnya sudah berada sangat dekat dengan permukiman Masyarakat.

Fadli mengatakan, aliran listrik sudah sampai di gapura perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jarak rumah warga dengan titik jaringan listrik bahkan hanya sekitar 200 meter.

Sayangnya, karena persoalan administrasi wilayah dan perbedaan provinsi, masyarakat RT 17 hingga kini belum dapat menikmati layanan listrik tersebut.

“Kami iri karena listrik sudah sampai di gapura perbatasan. Rumah saya hanya sekitar 200 meter dari gapura, tapi karena beda provinsi jadi belum bisa terpasang,” katanya.

Kondisi jalan yang rusak juga memperparah kehidupan warga. Infrastruktur yang belum memadai membuat biaya transportasi hasil perkebunan menjadi mahal. Akibatnya, hasil panen masyarakat sering dibeli murah oleh tengkulak.

“Kalau jalan bagus mungkin harga hasil kebun warga bisa lebih baik. Tapi karena akses sulit, tengkulak jadi menekan harga,” ungkap salah seorang warga yang hadir dalam RDP.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan persoalan tapal batas wilayah. Beberapa kelompok tani yang sebelumnya masuk wilayah Berau kini disebut masuk wilayah Kalimantan Utara.

Warga khawatir persoalan batas wilayah itu nantinya berdampak terhadap administrasi lahan dan hak masyarakat di kawasan perbatasan. Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Subroto menegaskan bahwa pembangunan sekolah menjadi prioritas utama DPRD Berau tahun ini. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut sudah sangat mendesak mengingat proses belajar mengajar telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan fasilitas terbatas.

“Kami menyarankan agar sekolah itu secepatnya dibangun. Karena saat ini kelasnya sudah dari kelas 1 sampai kelas 6. Artinya sekolah ini sudah berjalan sekitar enam tahun,” ujarnya.

Ia menjelaskan kendala utama pembangunan sekolah memang berada pada status lahan yang masuk kawasan HGU dan sebagian milik TRH. Namun, pihak TRH disebut telah bersedia meminjamkan lahan sekitar dua hektare untuk pembangunan sekolah. Meski begitu, ada syarat yang diberikan, yakni bangunan sekolah tidak boleh permanen karena status lahan masih bersifat pinjam pakai.

“Bagi kami itu bukan persoalan. Yang penting anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.

Pemkab Berau bersama OPD terkait juga disebut siap membangun sekolah sementara atau non permanen agar aktivitas belajar mengajar dapat berjalan lebih baik. Selain pendidikan, DPRD Berau juga mendorong pembangunan sumur bor bersama untuk membantu kebutuhan air bersih Masyarakat.

“Tadi kami mendorong DPUPR Berau agar segera menindaklanjuti pembangunan sumur bor. Walaupun belum bisa satu rumah satu sumur, setidaknya bisa digunakan bersama,” katanya.

Untuk persoalan jalan, DPUPR Berau disebut telah menyatakan kesiapan melakukan penanganan awal berupa penimbunan dan perbaikan ringan di kawasan HGU. Sementara terkait listrik, DPRD Berau mengaku telah berkomunikasi dengan DPRD Kalimantan Timur guna mempercepat penyaluran jaringan listrik ke wilayah perbatasan tersebut.

Harapannya, pembangunan sekolah, penyediaan air bersih, perbaikan jalan sepanjang sekitar 1,5 kilometer, hingga masuknya jaringan listrik dapat direalisasikan melalui anggaran perubahan tahun ini.

Bagi warga RT 17 Gunung Tabur, harapan mereka sebenarnya sederhana. Mereka hanya ingin hidup layak seperti masyarakat lain: anak-anak bisa sekolah dengan nyaman, air bersih tersedia, jalan bisa dilalui dengan baik, dan listrik yang selama ini hanya terlihat dari kejauhan akhirnya benar-benar menyala di rumah mereka. (sep/FN/Advertorial)