Ketua DPD PKS Kukar, Ahmad Zainuddin. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Menjelang verifikasi partai politik yang direncanakan berlangsung pada awal 2027, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kutai Kartanegara (Kukar) mengklaim telah siap menghadapi tahapan tersebut dengan dukungan data kader yang terintegrasi dan tertata dengan baik.

Kesiapan itu menjadi salah satu fokus utama partai dalam memperkuat organisasi sekaligus menyongsong agenda politik mendatang.

Bagi PKS Kukar, kesiapan menghadapi verifikasi bukan hanya soal melengkapi dokumen administrasi. Partai berlambang batang padi dan bulan sabit itu mengandalkan sistem pembinaan kader yang telah berjalan rutin selama bertahun-tahun melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA).

Melalui forum tersebut, kader tidak hanya dibina secara berkala, tetapi juga tercatat dalam sistem pendataan yang terstruktur.

Ketua DPD PKS Kukar, Ahmad Zainuddin, mengatakan data kader yang dimiliki partainya saat ini terus diperbarui melalui mekanisme pembinaan yang berjalan secara berkelanjutan.

Menurutnya, pola tersebut membuat PKS lebih mudah memastikan validitas data keanggotaan hingga tingkat bawah.

“Setiap kader kami memiliki data yang jelas, baik nama maupun alamatnya. Karena pembinaan berjalan rutin, perkembangan kader juga dapat terus dipantau dan diperbarui,” ujarnya kepada poskotakaltimnews pada Sabtu (30/5/2026).

Selain menjaga kualitas data, PKS Kukar juga menjalankan program Kader dan Kaderisasi (K2) yang difokuskan pada penambahan kader baru.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang partai untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus memperluas basis keanggotaan di seluruh wilayah Kukar.

Saat ini terdapat sekitar 70 kelompok pembinaan yang tersebar di berbagai kecamatan.

Pada tahun 2026, setiap kelompok ditargetkan mampu membentuk tiga kelompok pembinaan baru sehingga jumlah kelompok yang ada berpotensi meningkat menjadi lebih dari 200 kelompok.

“Kalau satu kelompok bisa melahirkan tiga kelompok baru, maka pertumbuhan kader akan jauh lebih cepat. Ini menjadi salah satu target yang sedang kami dorong melalui program kaderisasi yang berjalan sekarang,” kata dia.

Di sisi lain, PKS Kukar juga melakukan restrukturisasi organisasi menjelang tahun politik 2029.

Hingga saat ini sekitar 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) telah menjalani proses penyegaran kepengurusan, sementara sejumlah DPC lainnya akan ditindaklanjuti setelah libur Iduladha.

 “Kami ingin memastikan seluruh struktur partai di tingkat kecamatan benar-benar siap. Setelah DPC diperkuat, pembentukan dan penguatan struktur akan dilanjutkan sampai ke tingkat yang paling bawah,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kukar, Hardianda, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Bawaslu RI terkait jadwal pasti verifikasi partai politik.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima, tahapan tersebut diproyeksikan dimulai pada awal 2027.

Saat ini Bawaslu terus melakukan sosialisasi kepada seluruh partai politik melalui program Konsolidasi Demokrasi agar persiapan administrasi dapat dilakukan sejak dini.

“Yang perlu menjadi perhatian partai politik adalah memastikan tidak ada data ganda, baik dalam kepengurusan maupun keanggotaan. Hal seperti itu sering menjadi temuan saat proses verifikasi sehingga perlu dicek kembali sejak sekarang,” jelasnya.

Ia menegaskan, kelengkapan dokumen kepengurusan dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa atau kelurahan juga perlu menjadi perhatian seluruh partai politik.

Menurutnya, semakin awal persiapan dilakukan maka proses verifikasi nantinya akan berjalan lebih lancar.

“Kami terus mengingatkan partai politik agar mempersiapkan seluruh persyaratan administrasi sejak dini. Dengan begitu, ketika tahapan verifikasi dimulai, semua dokumen yang dibutuhkan sudah siap dan tidak ada kendala berarti,” pungkasnya. (kriz)