Bupati Berau Sri Juniarsih Mas.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Harapan masyarakat Berau untuk segera menikmati layanan kesehatan di RSUD Tanjung Redeb masih harus menunggu. Meski bangunan rumah sakit baru tersebut telah berdiri megah dan siap digunakan, Pemerintah Kabupaten Berau memutuskan untuk belum mengoperasikannya.

Keputusan itu diambil bukan karena proyek belum siap, melainkan untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tanpa harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri.

Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan, penundaan operasional RSUD Tanjung Redeb merupakan langkah yang harus diambil pemerintah daerah demi melindungi kepentingan masyarakat.

“Kami tidak ingin terburu-buru membuka layanan rumah sakit baru jika pada akhirnya justru membebani warga yang membutuhkan pelayanan Kesehatan,” ungkapnya.

Apalagi  saat ini kerja sama layanan BPJS Kesehatan masih terpusat di RSUD dr Abdul Rivai yang menjadi rumah sakit rujukan milik pemerintah daerah.

“Sementara itu, regulasi yang berlaku belum memungkinkan dua rumah sakit daerah dalam satu wilayah mendapatkan skema pembiayaan BPJS secara bersamaan,” terangnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah yang di satu sisi ingin segera mengoperasikan rumah sakit baru, namun di sisi lain harus memastikan seluruh layanan yang diberikan tetap dapat diakses masyarakat melalui jaminan kesehatan nasional.

“Bukan kami sengaja menunda. Ada aturan yang harus dipatuhi dan kami tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang dirugikan,” kata Sri Juniarsih.

Menurutnya, apabila RSUD Tanjung Redeb dipaksakan beroperasi sebelum seluruh proses administrasi dan penyesuaian regulasi selesai, maka pasien yang datang berobat berpotensi tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS. Akibatnya, biaya pelayanan kesehatan harus ditanggung sendiri oleh masyarakat.

Situasi itu dinilai akan bertentangan dengan tujuan utama pembangunan rumah sakit yang sejatinya ditujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Berau.

“Kalau dipaksakan berjalan sekarang, masyarakat bisa membayar sendiri biaya pengobatan. Tentu itu tidak kami inginkan. Pemerintah hadir justru untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Sri Juniarsih menegaskan, pembangunan RSUD Tanjung Redeb merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata sekaligus implementasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana amanat Pancasila.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berlangsung, Pemkab Berau tetap berupaya memastikan sektor kesehatan menjadi prioritas pembangunan. Karena itu, pemerintah memilih mengambil langkah yang lebih hati-hati agar rumah sakit yang dibangun dengan anggaran besar tersebut dapat beroperasi secara optimal sejak hari pertama dibuka.

Selama masa penundaan, berbagai persiapan internal akan terus dilakukan. Mulai dari penyempurnaan sistem pelayanan, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, penguatan manajemen rumah sakit hingga penyelarasan berbagai aspek administrasi dan regulasi yang menjadi syarat operasional.

Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu enam hingga tujuh bulan ke depan. Jika tidak ada kendala berarti, RSUD Tanjung Redeb diproyeksikan mulai beroperasi secara resmi pada akhir tahun 2026.

“Kami upayakan enam sampai tujuh bulan selesai. Setelah semua proses tuntas, rumah sakit ini bisa digunakan masyarakat dengan layanan yang maksimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sri Juniarsih meminta masyarakat Berau untuk bersabar dan memberikan dukungan terhadap proses yang sedang berjalan. Ia memastikan penundaan ini bukan bentuk kemunduran pembangunan, melainkan upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang benar-benar siap, aman, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

“Mohon doa dan dukungan dari masyarakat. Kami ingin ketika rumah sakit ini dibuka nanti, semuanya sudah siap dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik tanpa kendala,” tutupnya. (sep/FN/Advertorial)