Ketua DPRD Kukar, Aulia Rahman Basri. (foto : Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Setahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan visi Kukar Idaman Terbaik.

DPRD Kukar menilai tahun pertama pemerintahan masih dapat dimaknai sebagai fase membangun fondasi, namun pada tahun-tahun berikutnya seluruh program harus mulai diimplementasikan secara bertahap dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pemerintah daerah masih memiliki ruang pada tahun pertama untuk menyiapkan dasar pelaksanaan program-program prioritas.

"Memang tadi disampaikan ada 17 program dedikasi sesuai dengan visi Kukar Idaman Terbaik. Kami berharap seluruh program tersebut dapat berjalan. Tahun ini menurut kami masih tahap membangun fondasi terlebih dahulu," ujarnya saat di temui di gedung DPRD Kukar pada Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, fase pembangunan fondasi tidak boleh berlangsung terlalu lama.

Pemerintah daerah harus mulai memasuki tahap pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Dua tahun ke depan, kami berharap tidak lagi sekadar membangun fondasi, tetapi sudah mulai naik ke tahap implementasi. Artinya, seluruh program tersebut harus benar-benar dijalankan," tuturnya.

Ia menilai, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Selain perbaikan jalan dan pembangunan jembatan, konektivitas antar wilayah juga perlu menjadi perhatian karena menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat.

"Semua itu harus tuntas dan memang telah terprogram dalam Kukar Idaman Terbaik. Karena itu, kami memberikan apresiasi," ucapnya.

Meski demikian, Yani mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam merealisasikan seluruh target pembangunan.

Menurutnya, diperlukan langkah-langkah antisipatif apabila keterbatasan anggaran berdampak terhadap rencana tahunan yang telah disusun.

"Harapan kami, karena semua ini berkaitan dengan anggaran dan kita mengetahui kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja, apabila rencana tahunan tersebut memang terdampak, maka perlu ada upaya-upaya lain," kata dia.

Salah satu opsi yang dapat dilakukan, lanjutanya, yakni melakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan apabila kondisi fiskal daerah tidak memungkinkan seluruh program berjalan sesuai target.

Di samping itu, pemerintah juga diminta menetapkan program-program prioritas yang wajib diselesaikan.

Ia menyebut, kolaborasi dengan berbagai pihak juga perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Menurutnya, keterlibatan perbankan, perusahaan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi dukungan tambahan bagi keberlanjutan program pembangunan di Kukar.

"Artinya, pihak ketiga juga bisa ikut merealisasikan program Kukar Idaman Terbaik. Tidak semua program harus ditanggung melalui anggaran daerah atau APBD. Meskipun APBD tetap sangat dibutuhkan, kami berharap ada pola kolaborasi yang lebih kuat," pungkasnya. (Kriz)