POSKOTAKALTIMNEWS, BALIKPAPAN: DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan memaksimalkan serapan anggaran 2026. Evaluasi terhadap program yang belum berjalan dinilai penting dilakukan sebelum pembahasan APBD Perubahan 2026.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, mengatakan OPD perlu mengevaluasi sisa waktu tahun anggaran berjalan serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur.

Menurut dia, program yang menjadi prioritas harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak langsung bagi warga.

“OPD harus memaksimalkan serapan anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Yusri, Jum'at (4/9/2026).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, sejumlah program pembangunan yang telah masuk dalam APBD 2026 masih menunggu realisasi dana bagi hasil (DBH) kurang salur dari pemerintah pusat.

Ia berharap dana DBH kurang salur sekitar Rp400 miliar dapat segera diterima sehingga mampu menopang berbagai program pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Kota Balikpapan.

“Dari beberapa program yang belum berjalan, mudah-mudahan melalui APBD Perubahan 2026 bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Yusri mengaku tetap optimistis target penyerapan anggaran dapat tercapai setelah APBD Perubahan 2026 disepakati dan program-program yang tertunda mulai direalisasikan.

“Kalau tidak optimistis berarti kita tidak punya tujuan. Paling tidak, optimistis itu harus tetap kita miliki untuk mencapai target,” katanya.

Lebih lanjut, Yusri mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2026 kemungkinan dilakukan pada pekan depan. Namun, jadwal pastinya masih menunggu arahan dari pimpinan DPRD Kota Balikpapan.

“Rencana pembahasan kemungkinan Senin atau Selasa minggu depan. Kita masih menunggu informasi dari pimpinan DPRD terkait pembahasan APBD Perubahan 2026,” pungkasnya.(mid)