Kegiatan pelayanan Posyandu 6 SPMdi salah satu Posyandu di Kukar. (Istimewa)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Sebanyak 822 Posyandu di Kutai Kartanegara (Kukar) kini tak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Sejak penerapan enam layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), seluruh Posyandu di Kukar mulai menjalankan peran yang lebih luas, mencakup berbagai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Deddy Setyo Utomo mengatakan, perubahan tersebut mengikuti terbitnya Permendagri pada 2024 yang mengubah peran Posyandu dari sebelumnya berfokus pada kesehatan menjadi bagian dari pelaksanaan enam layanan SPM.

“Seluruh 822 Posyandu di Kukar telah terintegrasi dengan enam layanan SPM,” ujarnya ketika ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (9/9/2026).

Ia menyebut perubahan tersebut membuat kader Posyandu perlu memiliki pemahaman yang lebih luas karena pelayanan yang diberikan tidak lagi sebatas kesehatan, tetapi juga mencakup bidang lainnya, termasuk pendidikan dan sosial.

Untuk menunjang pelaksanaan layanan, Pemerintah Kabupaten Kukar mengalokasikan dukungan operasional sebesar Rp850 ribu setiap bulan untuk masing-masing Posyandu.

Anggaran tersebut digunakan untuk pemberian makanan tambahan (PMT) serta kebutuhan operasional pelayanan.

Selain dukungan operasional, kader Posyandu juga mendapatkan insentif sebesar Rp250 ribu setiap bulan.

Ia menilai dukungan tersebut menjadi bentuk perhatian Pemkab Kukar terhadap Posyandu yang memiliki peran penting dalam pelayanan dasar masyarakat.

Tidak hanya dari sisi pembiayaan, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana Posyandu.

“Kalau dibandingkan kabupaten/kota lain, menurut saya Kabupaten Kukar paling perhatian terhadap Posyandu. Bangunannya dibangunkan, sarprasnya dipenuhi,” ungkapnya.

Menurutnya, penguatan Posyandu turut mendukung sejumlah program pemerintah, termasuk upaya meningkatkan pelayanan dasar dan menekan angka stunting.

“Pemerintah kabupaten menganggap ini penting. Salah satunya berdampak terhadap penurunan stunting, segala macam kesehatan, karena ini kan pelayanan dasar,” jelasnya.

Perluasan fungsi Posyandu juga diikuti dengan peningkatan kapasitas kader. DPMD Kukar secara rutin mengalokasikan anggaran untuk memberikan pembekalan agar kader memahami enam bidang pelayanan yang kini menjadi bagian dari tugas Posyandu.

Pada 2025, hampir seluruh kader Posyandu di Kukar dikumpulkan untuk mendapatkan pembekalan yang difasilitasi DPMD dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai perubahan cakupan layanan Posyandu.

“Sehingga yang awalnya kader yang hanya memberikan layanan kesehatan, mereka sudah mengetahui 6 layanan yang lainnya, dari pendidikan sampai ke sosial,” jelasnya.

Memasuki 2026, metode peningkatan kapasitas kader disesuaikan dengan kondisi anggaran. Di tengah efisiensi anggaran, DPMD Kukar mengubah pola pembekalan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi pertemuan virtual melalui Zoom.

Kegiatan tersebut dapat menghadirkan fasilitator dari Kemendagri, Pemerintah Provinsi maupun DPMD Kukar.

Pembahasan juga disesuaikan dengan bidang pelayanan yang perlu dipahami para kader.

Ia menyebut kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan secara berkala, salah satu kegiatan terbaru yang difasilitasi Kemendagri memberikan materi mengenai bidang pendidikan kepada kader Posyandu di zona Kalimantan.

“Hampir tiap bulan biasanya ada Zoom yang memang diadakan untuk memberikan peningkatan kapasitas untuk kader Posyandu, lebih kepada di tiap-tiap bidang,” pungkasnya. (kriz)