POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto mengatakan, hari jadi daerah harus dimaknai lebih jauh daripada sekadar agenda tahunan. Usia 73 tahun bagi Kabupaten Berau bukan sekadar angka dan bukan pula hanya tentang seremoni perayaan hari jadi, namun ada pekerjaan besar yang masih harus diselesaikan.

Ada hutan dan lahan yang harus dijaga dari kobaran api, ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, serta ada pembangunan yang harus tetap berjalan ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas.

Karhutla menjadi salah satu ujian paling nyata. Data per 29 Agustus 2026 mencatat jumlah hotspot di Berau sempat mencapai 779 titik, sekaligus menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur.

Kendati kondisi itu perlahan membaik. Berdasarkan data BMKG Kalimantan Timur periode 9 September 2026, jumlah hotspot di Berau turun menjadi 50 titik, meski masih berada di posisi kedua setelah Kutai Kartanegara yang mencatat 64 titik.

Penurunan tersebut menjadi kabar baik, tetapi bagi Pemerintah dan DPRD Berau, persoalan belum selesai. Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Berau dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan Hari Jadi ke-216 Kota Tanjung Redeb, Senin (14/9/2026), di Gedung Paripurna DPRD Berau.

“Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan pembangunan sekaligus mengukur kesiapan daerah menghadapi berbagai perubahan dan tantangan. Termasuk memperingati hari yang bersejarah ini merupakan sebuah upaya bagi kita semua untuk introspeksi diri dalam menghadapi tantangan dan perubahan serta dinamika yang secara terus menerus mengalami perubahan,” ujar Dedy.

Karhutla yang terjadi di Berau tambah Dedy menjadi ujian bersama. Dampaknya tidak berhenti pada hutan dan lahan yang terbakar. Kabut asap, kualitas udara, kesehatan masyarakat, ketersediaan air hingga aktivitas ekonomi ikut terpengaruh.Karena itu, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.Dedy mendorong keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media untuk mengambil bagian sesuai perannya masing-masing.

Pemerintah Berau lanjutnya, harus tetap berada di garis depan dengan mengoptimalkan satuan tugas, mempercepat penanganan titik api, memberikan pelayanan kesehatan serta memastikan kebutuhan air bersih dan pangan bagi masyarakat terdampak. Namun, pencegahan juga harus dimulai dari masyarakat. Ia mengingatkan agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar.

“Kesadaran setiap individu adalah kunci utama memutus rantai bencana ini,” katanya.

Dedy juga memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang ikut mengerahkan armada pemadam kebakaran dan memberikan bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Menurutnya, kontribusi akademisi dan pakar juga penting untuk menghadirkan riset serta teknologi yang dapat digunakan dalam menghadapi kekeringan dan persoalan lingkungan dalam jangka panjang.

Sementara media diharapkan tidak hanya memberitakan peristiwa, tetapi ikut memberikan edukasi kepada masyarakat. Persoalan Berau ternyata tidak hanya datang dari persoalan lingkungan. Pada saat pemerintah harus mengalokasikan sumber daya untuk menghadapi karhutla, daerah juga menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan Transfer keuangan daerah (TKD).

Dedy menilai situasi tersebut harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih efektif. Keterbatasan anggaran, menurutnya, tidak boleh membuat pembangunan kehilangan arah.

“Efisiensi bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Efisiensi justru menjadi cambuk bagi kita untuk bekerja secara lebih cerdas, lebih tajam, dan lebih berdampak,” tegasnya.

Program pembangunan pun diminta dievaluasi secara berkala agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan harus tetap menjadi perhatian. (sep/FN)