Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Kiri) saat melakukan ziarah makam para raja Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Kota Tenggarong yang berdiri hari ini tidak lahir dalam satu perjalanan singkat. Di baliknya ada keputusan dan perjuangan Sultan Aji Imbut memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dari Pemarangan ke Tepian Pandan.

Kisah tersebut kembali dikenang Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri saat berziarah ke makam Sultan Aji Imbut dan para raja Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dalam rangka HUT ke-244 Kota Tenggarong, Senin (28/9/2026).

Ia mengatakan, ziarah tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali sosok yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Kota Tenggarong.

Menurutnya, keberadaan kota yang kini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kukar tidak terlepas dari proses panjang yang dilalui Kesultanan Kutai Kartanegara.

Ia menjelaskan, salah satu bagian penting dalam perjalanan Sultan Aji Imbut adalah ketika memindahkan pusat pemerintahan dari Pemarangan menuju Tepian Pandan.

Kawasan tersebut kemudian dikenal dengan nama Tangga Arung atau Rumah Raja, yang dalam perkembangannya menjadi Kota Tenggarong.

“Kota Tenggarong ini tidak serta-merta ada seperti yang kita lihat pada hari ini. Ada perjuangan panjang yang dilakukan oleh seorang yang kita sebut dengan Aji Imbut,” ujarnya.

Menurutnya, perpindahan pusat pemerintahan tersebut dilakukan setelah kondisi Pemarangan dinilai tidak lagi kondusif.

Saat itu terjadi pemberontakan yang turut memengaruhi situasi pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara.

Dalam perjalanan hidupnya, Sultan Aji Imbut juga pernah tinggal dan dibesarkan oleh kakeknya, La Maddukkelleng, di Wajo. Ia kemudian kembali ke Kutai untuk mengambil kembali tahta yang telah diambil alih.

Menurutnya, perjalanan tersebut tidak hanya penting untuk diketahui sebagai bagian dari sejarah daerah.

Ada pelajaran yang dapat dipetik dari keputusan Sultan Aji Imbut dalam menghadapi situasi pada masanya.

“Pelajaran yang bisa kita ambil adalah hijrah atau perpindahan itu menjadi suatu keniscayaan untuk sesuatu yang lebih baik,” tuturnya.

Ia menilai, mengenang sejarah melalui ziarah juga menjadi bagian dari refleksi bagi generasi penerus.

Sejarah para pendahulu dapat menjadi bekal dalam melihat berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kukar saat ini.

“Kita sebagai generasi penerus hari ini memandang ziarah ini bukan hanya sebagai sebuah perjalanan sejarah, akan tetapi ini merupakan suatu refleksi, merupakan suatu bekal bagi kami dalam membangun Kukar,” sebutnya.

Ia berharap Tenggarong tetap mempertahankan identitasnya sebagai kota yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Menurutnya, identitas tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelestarian sejarah dan tradisi, tetapi juga melalui cara pemerintah memperlakukan masyarakat.

“Kita berharap Tenggarong ini tetap menjadi kotanya para raja-raja. Kita memperlakukan seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini layaknya raja,” ucapnya.

Nilai tersebut, lanjutnya, juga tercermin dalam pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 yang mengusung tema “Raja Menjamu Rakyatnya.”

Tema tersebut menggambarkan kedekatan antara raja dan rakyat sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga nilai-nilai yang diwariskan dari tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara.

Ia berharap Erau dapat terus dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.

Ia juga berharap pelaksanaannya ke depan dapat semakin meriah tanpa menghilangkan nilai adat dan sakralitas yang melekat pada tradisi tersebut.

“Mudah-mudahan kegiatan Erau bisa kita jaga konsistensinya. Di tahun 2027 kita bisa laksanakan lebih semarak, lebih meriah lagi dan tentunya tanpa meninggalkan nilai sakralitas yang dimiliki oleh Erau itu sendiri,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia turut meluruskan pemahaman mengenai wacana pelaksanaan Erau di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menegaskan, pelaksanaan kegiatan Erau di IKN maupun daerah lain tidak berarti memindahkan Erau Adat Kutai dari Tenggarong.

Menurutnya, Erau memiliki arti sebagai pesta atau perayaan. Karena itu, pelaksanaan Erau di sejumlah wilayah yang memiliki keterkaitan dengan wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dapat menjadi bagian dari upaya mengenalkan nilai-nilai tradisi tersebut.

“Erau di IKN merupakan bagian dari Erau yang dilaksanakan di daerah-daerah bagian Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Bukan memindahkan Erau yang ada di Tenggarong hari ini ke IKN,” tegasnya.

Ia kembali menekankan bahwa Erau Adat Kutai tetap berada di Tenggarong, sementara pelaksanaan Erau di wilayah lain dapat dimaknai sebagai bentuk penghargaan serta upaya mengambil hikmah dari tradisi tersebut.

“Erau Adat Kutai adanya di Tenggarong. Itu yang harus kita pahami. Erau-Erau yang lain bisa dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk kita ingin mengambil hikmah daripada Erau itu sendiri,” ujarnya.

Ia menyampaikan penegasan tersebut agar masyarakat tidak salah memahami keberadaan wacana Erau di IKN sebagai pengganti pelaksanaan Erau Adat Kutai di Tenggarong.

“Erau yang kita sebut dengan Erau Adat Kutai setiap tahunnya itu tetap kita laksanakan di Tenggarong dari tanggal 20 sampai tanggal 27. Ini yang harus kita luruskan, sehingga tidak terjadi distorsi informasi di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah tahun depan Erau itu dilaksanakan di IKN, di Tenggarong tidak dilaksanakan Erau,” pungkasnya. (Adv/Kriz)