Pemkab Kukar Rekonsiliasi Pajak Tambang, Potensi PAD 2027 Dioptimalkan
Oleh Admin4 menit baca247 dibaca

KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak sektor pertambangan untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027.
Melalui pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap perusahaan tambang, Pemkab Kukar berupaya memastikan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan aktivitas operasional yang berlangsung di wilayah tersebut.
Langkah ini ditandai dengan Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan Tim Terpadu pada Sektor Pertambangan di Wilayah Kukar, yang berlangsung di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari sinkronisasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Fokusnya mencakup tiga jenis pajak, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP).
Menurutnya, masih terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pertambangan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah perbedaan penerimaan PBBKB antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, penerimaan PBBKB Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar berada di kisaran Rp500 miliar.
Kondisi itu menjadi perhatian karena Kukar memiliki produksi batu bara yang lebih besar.
Tingginya aktivitas produksi tentu berkaitan dengan kebutuhan alat berat dan bahan bakar untuk menunjang kegiatan pertambangan.
Ia menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, terutama untuk memastikan penerimaan pajak tercatat sesuai dengan wilayah tempat aktivitas perusahaan berlangsung.
"Kalau produksinya lebih besar, untuk memproduksi batu bara ini dibutuhkan alat berat dan bahan bakar. Nah, pastinya ketika produksi itu lebih besar maka alat beratnya lebih banyak dan penggunaan bahan bakarnya lebih banyak," ujarnya.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang akan dicermati tim terpadu berkaitan dengan perbedaan antara domisili kendaraan dan lokasi operasionalnya.
Sebab, sejumlah perusahaan pertambangan memiliki kantor pusat di Samarinda maupun Balikpapan, sementara kendaraan dan alat operasionalnya digunakan di wilayah Kukar.
Dalam mekanisme pembayaran PBBKB, terdapat pendekatan berdasarkan domisili kendaraan maupun lokasi kendaraan tersebut beroperasi.
Pemkab Kukar berharap potensi pajak dari aktivitas yang berlangsung di wilayahnya dapat diterima sesuai ketentuan perpajakan.
"Harapan kita pembayaran PBBKB nya itu ada di Kukar. Bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada. Karena apa? Karena sekali lagi, kendaraan ini kan menggunakan bahan bakar ketika dia beroperasional, bukan pada saat dia diam," tegasnya.
Melalui pemeriksaan administrasi dan lapangan yang berlangsung pada 16 hingga 21 November 2026 tersebut, ia optimistis penataan penerimaan pajak dapat memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah.
Bahkan, ia memperkirakan penerimaan Kukar pada 2027 berpeluang melampaui Rp800 miliar apabila seluruh potensi pajak dapat diidentifikasi dan dikelola secara optimal.
"Ini bukan hanya asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan.
Maka kami yakin dan optimistis ketika ini bisa dirapikan dengan baik melalui kegiatan seperti hari ini, pendapatan kita di tahun 2027 itu bisa melebihi Rp800 miliar daripada apa yang terjadi hari ini," ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, tim terpadu melibatkan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Kukar, Kejaksaan, serta Kepolisian.
Keterlibatan unsur tersebut juga berkaitan dengan tindak lanjut apabila ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menetapkan kewajiban di luar ketentuan. Namun, perusahaan tetap harus menjalankan tanggung jawab perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
"Ketika perusahaan tersebut tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, maka sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya akan diberikan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Timur, Dasmiah, mengatakan pemeriksaan terpadu menjadi kesempatan untuk mencocokkan data administrasi perusahaan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan bahan bakar, tetapi juga mencakup jumlah alat berat yang dimiliki perusahaan serta pemanfaatan air permukaan.
Seluruh data itu diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara aktivitas usaha dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi.
"Melalui pemeriksaan tersebut, kita dapat melihat kesesuaian penggunaan bahan bakar industri dengan jumlah alat berat yang dimiliki perusahaan. Begitu juga dengan besaran penggunaan dan kewajiban Pajak Air Permukaan," terangnya.
Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan nantinya akan dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya, perusahaan akan menerima penagihan melalui UPTD sesuai hasil pemeriksaan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Ia berharap proses tersebut berjalan tertib tanpa harus berujung pada pemberian sanksi kepada perusahaan.
Ia menyebut kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di Berau, Bontang, dan sejumlah wilayah lainnya dengan pendampingan aparat penegak hukum.
"Mudah-mudahan tidak ada perusahaan yang sampai dikenakan sanksi. Selama ini kegiatan serupa sudah kami laksanakan di Berau, kemudian Bontang dan wilayah lainnya. Pelaksanaannya berjalan tertib karena turut didampingi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan," ujarnya.
Terkait peluang peningkatan penerimaan tersebut dimasukkan dalam perencanaan APBD 2027, ia menyebut hal itu memungkinkan apabila pemerintah daerah telah memperhitungkan potensi pendapatan yang dihasilkan dari pemeriksaan tim terpadu.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan hasil nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah, sehingga manfaatnya juga dapat dirasakan masyarakat.
"Apa yang disampaikan beliau juga menjadi motivasi bagi Bapenda untuk terus meningkatkan pendapatan daerah agar nantinya seimbang antara pendapatan dan belanja. Peningkatan tersebut tentunya akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kukar," tutupnya. (Adv/Kriz)




