Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan pembiayaan Kredit Kukar Idaman Terbaik dengan memanfaatkan dividen dari penyertaan modal daerah di Bankaltimtara.

Program ini menjadi lanjutan dari Kredit Kukar Idaman dengan plafon maksimal Rp500 juta dan bunga yang disubsidi pemerintah daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, pemanfaatan dividen Bankaltimtara menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk menjalankan program tersebut.

Skema ini juga diarahkan agar pelaksanaan program tidak mengganggu pembiayaan berbagai program lain yang telah ditetapkan dalam APBD.

“Kalau tahun ini kita siap kick-off program itu, persiapannya sudah ada anggaran sebesar Rp14 miliar. Karena dividen kita tahun 2025 di Bankaltimtara itu Rp14 miliar,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Odah Etam Tenggarong pada (1/10/2026).

Untuk pelaksanaan pada 2026, besaran dividen yang diterima Pemkab Kukar akan kembali menjadi bagian dari sumber pembiayaan program.

Pemerintah daerah akan menghitung dividen yang diperoleh sebelum menentukan dukungan anggaran untuk Kredit Kukar Idaman Terbaik.

“Nanti anggaran yang Rp14 miliar itu kita jumlahkan dengan anggaran kita tahun ini. Tahun 2026 kita dapat dividen berapa, nanti itu yang kita dorong sebagai pembiayaan kita untuk program ini,” jelasnya.

Menurutnya, pola tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan hasil penyertaan modal pemerintah daerah di sektor perbankan.

Dengan demikian, sumber dana yang tersedia dapat kembali dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

“Jadi, tidak membebani pembiayaan yang sudah ada di APBD sebelumnya. Kita mengoptimalkan dividen kita yang ada di bank,” ucapnya.

Kredit Kukar Idaman Terbaik sendiri merupakan kelanjutan dari Kredit Kukar Idaman. Dalam program tersebut, pemerintah memberikan subsidi terhadap bunga kredit sehingga penerima tidak dibebankan bunga pinjaman.

“Plafonnya maksimal Rp500 juta, tanpa bunga karena bunganya ditutupi oleh pemerintah daerah melalui proses subsidi,” kata dia.

Kemudahan pembiayaan tersebut diikuti dengan mekanisme seleksi terhadap calon penerima.

Pemkab Kukar ingin memastikan fasilitas yang menggunakan subsidi pemerintah tersebut diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan.

Ia mengatakan, kehati-hatian diperlukan karena subsidi bunga berasal dari keuangan daerah yang pada akhirnya merupakan uang masyarakat.

Karena itu, pemerintah tidak ingin fasilitas tersebut justru menimbulkan persoalan baru apabila diberikan kepada penerima yang tidak mampu mengelola pembiayaan.

“Kalau seandainya kredit ini jatuh pada orang yang salah, maka akan terjadi kredit macet. Kalau kredit macet, masalahnya sangat besar,” tegasnya.

Sektor yang menjadi sasaran Kredit Kukar Idaman Terbaik meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, calon penerima tidak serta-merta mendapatkan pembiayaan hanya berdasarkan jenis usaha yang dijalankan.

Pemerintah akan melihat keberadaan dan keberlangsungan usaha calon penerima.

Pertimbangan tersebut diperlukan agar kredit benar-benar diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki aktivitas usaha dan membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan skala usahanya.

“UMKM pun misalnya tidak mungkin UMKM yang baru berdiri satu bulan langsung kita bisa kasih kredit. Peternakan juga begitu, kita akan lihat,” ujarnya.

Untuk sektor perikanan, verifikasi juga akan dilakukan agar pembiayaan benar-benar diterima pelaku usaha yang bekerja sebagai nelayan.

Salah satu hal yang akan menjadi perhatian adalah keberadaan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

“Kalau misalnya seperti nelayan, pasti dia harus masuk ke dalam Kusuka karena kita ingin memastikan bahwa kalau misalnya kita memberikan kredit ke nelayan, benar-benar nelayan yang mendapatkan kredit ini,” jelasnya.

Selain memastikan penerima tepat sasaran, pemerintah juga menekankan penggunaan dana sesuai tujuan pembiayaan.

Kredit yang diberikan harus mampu meningkatkan kapasitas usaha dan tidak dialihkan untuk kebutuhan konsumtif.

Ia mencontohkan, pembiayaan yang diberikan kepada petani harus digunakan untuk menunjang kegiatan pertanian, seperti pengadaan bibit maupun pupuk.

Penggunaan dana di luar kebutuhan usaha dapat meningkatkan risiko terjadinya persoalan dalam pengembalian kredit.

“Contohnya, misalnya kita siapkan kredit untuk petani untuk membeli bibit dan membeli pupuk. Ternyata setelah tersalurkan digunakan untuk membeli handphone atau motor, itu pasti akan bermasalah,” ucapnya.

Karena itu, Pemkab Kukar ingin Kredit Kukar Idaman Terbaik menjadi instrumen yang membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas skala usahanya.

“Kita mau memastikan benar-benar kredit ini lending dan memang tujuan kredit ini untuk scale up, teman-teman UMKM, teman-teman petani, peternak, nelayan yang sudah menggeluti usahanya selama ini,” jelasnya.

Sementara mengenai persyaratan teknis pembiayaan, termasuk ketentuan agunan, Pemkab Kukar masih akan melakukan pembahasan bersama pihak perbankan.

Ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan mekanisme penyaluran kredit yang disepakati dalam pelaksanaan program.

“Nanti kita bicara dengan perbankan,” tutupnya. (Adv/Kriz)