POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji meminta PT Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta LPG di Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Seno Aji saat menerima audiensi dan silaturahmi Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati beserta jajaran, didampingi Senior Manager Operations and Maintenance PT Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan Riki Madyanto beserta jajaran, di Ruang Rapat Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).

Wagub didampingi Kepala DPPKUKM Kaltim Heni Perwaningsih dan perwakilan Dinas ESDM Kaltim. Dalam pertemuan tersebut, Seno mengapresiasi kehadiran Hiswana Migas dan Pertamina Patra Niaga sebagai momentum memperkuat koordinasi, sekaligus merumuskan langkah preventif agar pelayanan BBM kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa antrean panjang.

Seno menjelaskan, kuota BBM Kaltim pada 2026 menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, kebutuhan BBM perlu diantisipasi melalui perencanaan kuota yang memadai, terlebih dengan meningkatnya jumlah kendaraan dari luar daerah yang masuk ke Kaltim.

“Kuota BBM Kaltim tahun 2026 yang kita usulkan sebesar 1 juta kiloliter. Setelah melalui pembahasan dan penyesuaian, kuota yang tersedia masih perlu menjadi perhatian bersama. Alhamdulillah, realisasi distribusi saat ini sudah mendekati kuota yang kita usulkan. Insyaallah, sampai akhir tahun kita harapkan penyalurannya sesuai dengan kuota, bahkan kalau memungkinkan bisa ditambah,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebutuhan BBM untuk Kaltim pada 2027 harus dibahas sejak dini agar alokasi yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

“Kita tidak ingin pelayanan BBM di Kaltim mengalami kendala hingga menimbulkan antrean panjang. Karena itu, koordinasi dan sinergi semua pihak harus terus diperkuat, baik Pertamina, Hiswana Migas, pemilik SPBU maupun pemerintah,” tegasnya.

Seno juga menyoroti kendala distribusi di lapangan, terutama ketika sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengalami kesulitan memperoleh pasokan sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut, jika tidak segera ditangani, berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat bahkan menyebabkan SPBU tidak dapat beroperasi secara optimal.

“Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang menjalankan distribusi BBM harus memastikan penyaluran kepada mitra, khususnya Hiswana Migas dan SPBU, berjalan dengan baik. Kendala pasokan di lapangan harus dicarikan solusi melalui koordinasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pesannya.

Selain BBM, Wagub meminta perhatian terhadap kelancaran distribusi LPG, khususnya LPG bersubsidi tabung 3 kilogram, agar tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi, terutama bagi kendaraan truk, agar distribusinya tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

“Kita harapkan Pertamina Patra Niaga maupun Hiswana Migas memastikan kuota BBM yang telah dialokasikan benar-benar direalisasikan secara optimal. Jika kebutuhan terus meningkat, perlu diperjuangkan penambahan kuota, karena banyak kendaraan dari luar daerah yang masuk ke Kaltim,” imbuhnya.

Melalui sinergi pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan pengelola SPBU, Pemprov Kaltim berharap distribusi BBM dan LPG semakin lancar, ketersediaan energi tetap terjaga, serta masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik.(mar)