Bupati Temui Kementerian PU Sampaikan Berau Masih Memerlukan Dukungan Perluasan Jaringan Air
Oleh Admin2 menit baca305 dibaca
BERAU, POSKOTAKALTIMNEWS : Pemerataan akses air minum di Kabupaten Berau masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Tak hanya kawasan perkotaan, sejumlah kampung di wilayah kepulauan, pesisir hingga pedalaman sangat membutuhkan perluasan jaringan pelayanan.
Persoalan inilah yang dibawa Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, ke pemerintah pusat. Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, ia menemui Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Sugeng Paryanto, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sri Juniarsih memaparkan kebutuhan infrastruktur air minum di Bumi Batiwakkal sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan layanan di berbagai wilayah.
“Tantangan penyediaan air minum di Berau tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jaringan baru, tetapi juga peningkatan kapasitas dan revitalisasi sistem pengelolaan yang sudah tersedia,” ungkap Sri Juniarsih Mas.
Bahkan menurutnya, sejumlah kawasan wisata unggulan seperti Pulau Derawan dan Maratua, hingga Kecamatan Biduk-Biduk, menjadi wilayah yang membutuhkan perhatian. Meningkatnya aktivitas pariwisata dan pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk akses air minum yang memadai.
"Karenanya kami berharap dukungan peningkatan layanan air minum, baik revitalisasi sistem pengelolaan air minum maupun perluasan jaringan perpipaan," teranngya.
Namun tambahnya, kebutuhan tersebut tidak berhenti di kawasan wisata. Sejumlah kampung di wilayah pedalaman Berau juga masih memerlukan peningkatan akses air minum. Untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut, Pemkab Berau berharap program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat terus berlanjut.
Program tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperluas pelayanan hingga kampung yang belum terjangkau secara optimal.
Sri Juniarsih menyebutkan, pemerintah daerah selama ini telah mengalokasikan APBD untuk merealisasikan pembangunan fasilitas air minum di sejumlah kampung. Meski demikian, luasnya wilayah pelayanan dan keterbatasan anggaran membuat intervensi pemerintah pusat diperlukan.
"Melalui alokasi APBD kami telah merealisasikan di beberapa kampung. Dengan keterbatasan anggaran saat ini, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan," jelasnya.
Ia berharap, pada periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gamalis, pemerataan akses air minum dapat terus dipercepat secara bertahap. Sebab, pembangunan infrastruktur dasar tersebut bukan hanya menyangkut kebutuhan masyarakat perkotaan, melainkan juga hak masyarakat di kampung-kampung pesisir, kepulauan, dan pedalaman untuk mendapatkan pelayanan air minum yang layak. (sep/FN/Prokopim/Advetorial)
