Pemerataan Kualitas Pendidikan, Kukar Buka Akses Hibah Rehabilitasi Ponpes dan Sekolah Swasta
Oleh Admin2 menit baca241 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Pondok pesantren (Ponpes) dan sekolah swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat kesempatan mengajukan bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan melalui pemerintah daerah.
Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana belajar, terutama bagi lembaga yang membutuhkan pembenahan fasilitas.
Pengajuan bantuan dilakukan melalui mekanisme hibah dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan setiap lembaga.
Artinya, besaran bantuan yang diterima nantinya tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan jenis rehabilitasi dan anggaran yang diperlukan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari Program Dedikasi ke-3 Kukar Idaman Terbaik, yakni Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik yang berada dalam Misi 1.
Melalui program ini, Pemkab Kukar berupaya memperluas jangkauan dukungan pembangunan pendidikan agar peningkatan kualitas fasilitas tidak hanya dinikmati lembaga pendidikan negeri.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar, Fathul Alamin mengatakan, lembaga pendidikan yang membutuhkan bantuan dapat menyampaikan usulannya kepada pemerintah daerah.
Namun, pengajuan tersebut harus disertai proposal dan dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima.
Persyaratan yang harus dipenuhi mencakup legalitas badan hukum atau yayasan, susunan kepengurusan, surat keterangan domisili, serta rencana anggaran biaya (RAB).
Dokumen tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi lembaga sekaligus menghitung kebutuhan rehabilitasi yang diajukan.
“Pemerintah perlu mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masing-masing lembaga. Karena itu, pengajuan harus disampaikan melalui proposal dengan dokumen pendukung yang lengkap. Tidak semua Ponpes langsung mendapatkan bantuan tanpa melalui proses pengusulan,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan, tidak ada ketentuan bahwa seluruh lembaga harus memperoleh bantuan dengan nilai yang sama.
Setiap usulan akan dilihat berdasarkan kebutuhan pekerjaan, kondisi fasilitas, serta perencanaan anggaran yang disampaikan dalam proposal.
Meski demikian, pengajuan yang telah disampaikan belum otomatis dapat direalisasikan, ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan daerah tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan waktu penyaluran hibah.
Ia menyebutkan, sejumlah alokasi hibah telah masuk dalam anggaran tahun ini. Namun, pemerintah masih perlu menyesuaikannya dengan prioritas belanja daerah, terutama untuk memenuhi belanja wajib pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kondisi fiskal tersebut membuat Pemkab Kukar harus memperhitungkan secara cermat setiap rencana penyaluran bantuan agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar dan kewajiban pemerintah daerah lainnya.
“Penyaluran hibah tetap harus melihat kemampuan keuangan daerah. Ada sejumlah kewajiban yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Karena itu, kami belum bisa memastikan kapan bantuan rehabilitasi tersebut dapat disalurkan,” jelasnya.
Melalui skema tersebut, pemerintah daerah berupaya menempatkan bantuan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Ponpes maupun sekolah swasta yang memiliki kebutuhan rehabilitasi dapat menyampaikan usulan sehingga kondisi fasilitas yang memerlukan penanganan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengalokasian bantuan.
Ia kembali menegaskan bahwa kebutuhan setiap lembaga menjadi dasar dalam menentukan besaran hibah.
Dengan demikian, nilai bantuan akan mengikuti hasil penilaian terhadap proposal yang diajukan, bukan berdasarkan pembagian dengan nominal seragam.
“Besaran anggarannya mengikuti kebutuhan yang tertuang dalam proposal. Jadi, tidak ada nominal yang ditetapkan sama untuk setiap lembaga, karena kondisi dan kebutuhan rehabilitasinya berbeda-beda,” tutupnya. (Adv/Kriz)
