Beasiswa Kukar Idaman Terbaik Jadi Investasi Pemkab Kukar Cetak SDM Berkualitas
Oleh Admin3 menit baca318 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadikan program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik sebagai salah satu langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
Program ini tidak sekadar membantu masyarakat mengakses pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menghasilkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan daerah.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia dengan keahlian yang dapat menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Beasiswa Kukar Idaman Terbaik merupakan bagian dari Misi ke-1 Kukar Idaman Terbaik yang menitikberatkan pada pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar, termasuk peningkatan kualitas pendidikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa pelaksanaan program beasiswa pada 2026 berjalan sesuai target.
Seluruh bantuan pendidikan yang disalurkan melalui sejumlah skema telah diterima oleh para penerima manfaat.
“Alhamdulillah, untuk progresnya sejauh ini semuanya berjalan. Tidak ada yang tidak jalan, seluruhnya sudah terdistribusi dan tersalurkan,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Ia menerangkan, program beasiswa tersebut terbagi dalam dua skema utama, yakni beasiswa stimulan dan beasiswa tematik.
Keduanya memiliki sasaran berbeda, tetapi saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan ketersediaan SDM di Kukar.
Beasiswa stimulan ditujukan untuk membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.
Sementara itu, beasiswa tematik dirancang secara khusus untuk menyiapkan tenaga dengan kompetensi tertentu yang masih dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kukar menggandeng sejumlah lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.
Kerja sama tersebut mencakup pendidikan bidang transportasi melalui sekolah kedinasan di Bekasi serta pendidikan keagamaan melalui lembaga seperti PTIQ dan IIQ.
Melalui skema tematik, biaya pendidikan ditanggung pemerintah daerah dengan sasaran menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan instansi.
Dengan demikian, program beasiswa tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan tenaga profesional di lingkungan pemerintahan.
“Kalau beasiswa tematik itu memang diperuntukkan bagi OPD yang belum memiliki SDM di bidang yang dimaksud. Misalnya di Dinas Perhubungan, kita bekerja sama dengan sekolah tinggi transportasi,” jelasnya.
Ia menyebut, penerima program beasiswa tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat umum, pegawai di lingkungan OPD yang tengah melanjutkan pendidikan juga berkesempatan memperoleh dukungan melalui program tersebut.
Untuk memastikan bantuan pendidikan berjalan seiring dengan peningkatan prestasi akademik, Pemkab Kukar turut menerapkan standar nilai bagi penerima beasiswa.
Mahasiswa penerima beasiswa stimulan diwajibkan mempertahankan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75, sedangkan penerima beasiswa penuh harus memenuhi IPK minimal 3,00.
Standar tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi pemerintah daerah terhadap keberlanjutan bantuan pendidikan.
Penerima yang tidak mampu memenuhi ketentuan akademik dapat dikenakan konsekuensi, termasuk kewajiban mengembalikan dana beasiswa.
Ia mengungkapkan, pada 2026 terdapat satu penerima beasiswa yang harus mengembalikan dana pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan IPK yang telah ditetapkan.
Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing mahasiswa.
Pemerintah daerah terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak perguruan tinggi untuk mengetahui faktor yang memengaruhi penurunan prestasi akademik sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kita tidak memaksakan kalau memang ada persoalan pribadi. Saya juga pernah datang langsung ke kampus untuk menanyakan kondisi mahasiswa. Kita komunikasikan, kita minta pihak kampus membantu memantau. Tetapi kalau ketentuan IPK tidak terpenuhi, konsekuensinya tetap harus dijalankan,” pungkasnya. (Adv/Kriz)
