Hadapi Era AI, Pemkab Kukar Siapkan Aturan Pemanfaatan Teknologi di Sekolah
Oleh Admin2 menit baca330 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan aturan pemanfaatan teknologi tersebut di lingkungan sekolah.
Regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) itu disiapkan untuk mengatur penggunaan AI dalam pembelajaran, termasuk tahapan pengenalannya kepada peserta didik sesuai jenjang pendidikan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan rencana penyusunan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi pemerintah daerah mengenai pemanfaatan AI sebagai media pembelajaran.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan pengenalan AI kepada peserta didik.
Pemkab Kukar mengharapkan siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) belum diperkenalkan secara langsung dengan teknologi tersebut.
Sementara itu, pengenalan AI mulai dilakukan ketika peserta didik memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Untuk anak-anak kita di level SD jangan dulu kita paparkan dengan AI. Nanti di SMP baru kita familiarkan dengan AI," ujarnya saat ditemui di Tenggarong pada Rabu (11/11/2026).
Meski pengenalan kepada peserta didik dilakukan secara bertahap, tenaga pendidik diharapkan sudah dapat memanfaatkan AI untuk membantu penyusunan metode maupun perangkat pembelajaran.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi tersebut tetap memerlukan batasan yang jelas.
Hal ini agar perkembangan teknologi tidak mengesampingkan pembentukan karakter, adab, dan etika anak-anak.
Karena itu, aspek pembentukan karakter akan menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan regulasi.
Pemkab Kukar ingin memastikan peserta didik memiliki landasan nilai dan etika sebelum diperkenalkan lebih jauh dengan perkembangan teknologi AI.
Selain menyiapkan kebijakan pemanfaatan AI, Pemkab Kukar juga akan melakukan kunjungan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kunjungan tersebut dijadwalkan untuk membahas penguatan sektor pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Dasar (SD).
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah juga akan membahas berbagai program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat untuk kemudian diselaraskan dengan kebijakan daerah.
Ia berharap, melalui koordinasi tersebut, program pendidikan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan beriringan serta saling memperkuat.
"Dengan demikian, kebijakan yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan seiring, saling mendukung, dan saling menguatkan," pungkasnya. (Adv/Kriz)
