Selasa, 17 November 2026
Poskotakaltimnews.com

Keluhkan Tarif Parkir Mahal di Stadion Batakan, M. Taqwa Minta Dishub Turun Tangan

Oleh Admin2 menit baca235 dibaca

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, M. Taqwa.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, M. Taqwa.
BagikanWhatsAppFacebookX

BALIKPAPAN, POSKOTAKALTIMNEWS :  Keluhan masyarakat terkait tarif parkir yang dinilai terlalu mahal di kawasan Stadion Batakan, Balikpapan Timur, menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Terlebih, sejumlah juru parkir yang beroperasi di kawasan tersebut diduga berada di luar pembinaan Dinas Perhubungan (Dishub).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, M. Taqwa, mengatakan kawasan sepanjang jalan masuk Stadion Batakan kini berkembang menjadi salah satu destinasi baru masyarakat untuk berkumpul, terutama saat akhir pekan dan hari libur.

Menurutnya, munculnya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut turut membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya pedagang yang berjualan dan pengunjung yang berdatangan.

“Memang di Balikpapan ini ada sejumlah spot yang kemudian menjadi destinasi tempat berkumpul warga. Salah satunya di sepanjang jalan masuk Stadion Batakan, Balikpapan Timur,” ungkap Taqwa, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai, munculnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut merupakan hal yang wajar. Ketika suatu tempat ramai dan nyaman dikunjungi, masyarakat tentu melihat adanya peluang untuk mendapatkan penghasilan.

Namun, perkembangan aktivitas tersebut juga memunculkan persoalan baru, terutama terkait penataan parkir. Pasalnya, belum tersedia lokasi parkir khusus yang memadai sehingga banyak pengunjung memanfaatkan bahu jalan untuk memarkir kendaraan.

“Terutama pada hari libur, kawasan itu menjadi destinasi baru masyarakat untuk berkumpul. Banyak pedagang yang berjualan, kemudian persoalan parkir mulai muncul karena pengunjung banyak memarkir kendaraan di bahu jalan,” jelasnya.

Taqwa mengungkapkan, selain persoalan keterbatasan lahan parkir, sejumlah pengunjung juga mengeluhkan tarif parkir yang dianggap terlalu mahal. Bahkan, terdapat warga yang secara mandiri menyediakan lahan untuk parkir kendaraan.

Meski demikian, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti apakah tarif yang diberlakukan tersebut sudah sesuai ketentuan resmi pemerintah atau justru merupakan pungutan parkir tidak resmi.

“Kami belum tahu apakah tarif parkir tersebut resmi dari pemerintah atau tidak. Untuk itu, kami mengimbau dinas terkait, khususnya Dinas Perhubungan, agar melakukan pengecekan langsung ke lokasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan parkir memiliki keterkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, keberadaan juru parkir di luar binaan Dishub perlu menjadi perhatian serius agar potensi pendapatan daerah tidak terus mengalami kebocoran.

Menurutnya, sektor parkir seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap PAD apabila pengelolaannya dilakukan secara tertib, terdata, dan berada dalam pengawasan pemerintah.

“Karena salah satu sektor pemasukan PAD kita berasal dari pajak. Hari ini potensinya belum maksimal karena masih banyak kebocoran, salah satunya akibat adanya petugas parkir yang berada di luar binaan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan,” pungkasnya. (mid)

BagikanWhatsAppFacebookX