Selasa, 17 November 2026
Poskotakaltimnews.com

Gubernur Rudy Minta Seluruh Daerah Bekerja Sama dalam Memperkuat Perlindungan Anak

Oleh Admin2 menit baca238 dibaca

Kesepakatan bersama secara serentak tentang Pemenuhan Hak-hak bagi Anak Terlantar antara Gubernur Kaltim dengan Kajati Kaltim serta para bupati/wali kota dengan kepala kejaksaan negeri (Kajari) se-Kaltim. (mar)
Kesepakatan bersama secara serentak tentang Pemenuhan Hak-hak bagi Anak Terlantar antara Gubernur Kaltim dengan Kajati Kaltim serta para bupati/wali kota dengan kepala kejaksaan negeri (Kajari) se-Kaltim. (mar)
BagikanWhatsAppFacebookX

SAMARINDA, POSKOTAKALTIMNEWS : Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Para kepala daerah, jajaran kejaksaan, perangkat daerah, lembaga sosial, dunia pendidikan hingga masyarakat harus memperkuat sinergi untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak dan perlindungan yang layak.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud saat Penyampaian Isu Strategis Daerah dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

"Pemerintah harus hadir, masyarakat harus peduli, dan seluruh pihak harus bergerak bersama melindungi anak-anak kita," tegas Rudy.

Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, pendidikan, layanan kesehatan, identitas, serta lingkungan yang aman. Karena itu, anak-anak yang kehilangan orang tua maupun tidak mendapatkan pengasuhan secara layak harus menjadi perhatian bersama.

Jangan sampai kondisi keluarga maupun persoalan ekonomi membuat mereka kehilangan hak dan kesempatan untuk meraih masa depan," ungkapnya.

Gubernur yang akrab disapa Harum ini juga menyoroti data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kaltim. Hingga Oktober 2026, tercatat 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 42 kasus di antaranya melibatkan anak.

Data tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa upaya perlindungan anak harus terus diperkuat, baik melalui pencegahan maupun penanganan kasus.

"Kita perlu memastikan setiap anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang layak," harapnya.

Rudy kembali menegaskan, kesepakatan dan kerja sama antara pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan Kejati dan Kejari se-Kaltim harus ditindaklanjuti secara nyata.

Ia tidak ingin kesepakatan yang ditandatangani hanya menjadi dokumen formalitas administrasi tanpa implementasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kesepakatan kita hari ini jangan hanya di dalam dokumen untuk memenuhi administrasi, tetapi harus benar-benar dilaksanakan demi generasi masa depan Kaltim," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Dr Chatarina Muliana mengatakan, kualitas suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, maupun capaian tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, kualitas daerah juga tercermin dari kepedulian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, terutama anak-anak terlantar dan mereka yang tidak memperoleh pengasuhan memadai.

Kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan bersama secara serentak tentang Pemenuhan Hak-Hak bagi Anak Terlantar antara Gubernur Kaltim dengan Kajati Kaltim serta para bupati/wali kota dengan kepala kejaksaan negeri (Kajari) se-Kaltim.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, perwakilan Forkopimda Kaltim, Asisten Pangkogabwilhan II Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu, serta para bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur. (mar)

BagikanWhatsAppFacebookX