Selasa, 17 November 2026
Poskotakaltimnews.com
Iklan
DPRD KukarAdvertorial

Bantuan Beras Disalurkan, DPRD Kukar Minta Pemulihan Petani Jadi Perhatian

Oleh Admin2 menit baca245 dibaca

Penyerahan bantuan beras kepada petani terdampak gagal panen di Desa Sumber Sari. (Kriz)
Penyerahan bantuan beras kepada petani terdampak gagal panen di Desa Sumber Sari. (Kriz)
BagikanWhatsAppFacebookX

KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS  : Pemulihan sektor pertanian pasca gagal panen akibat kekeringan di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Penyaluran 18,9 ton Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 1.053 jiwa petani terdampak diharapkan menjadi awal penanganan yang dilanjutkan dengan dukungan untuk musim tanam berikutnya.

Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, menyampaikan hal tersebut menyusul penyaluran bantuan beras yang berlangsung di BPU Kantor Desa Sumber Sari, Selasa (17/11/2026).

Ia menyebutkan, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan di desa tersebut mencapai sekitar 318 hektare.

Kondisi ini membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha pertanian dan kehidupan keluarga petani.

"Ini bukan luasan yang kecil, sehingga perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun instansi terkait," ujarnya.

Junadi menilai, bantuan pangan yang diberikan perlu diimbangi dengan langkah pemulihan agar petani tidak terlalu lama kehilangan sumber penghidupan.

Salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah ketersediaan sarana produksi untuk mendukung aktivitas pertanian pada musim tanam selanjutnya.

"Misalnya bantuan bibit, pupuk, serta kebutuhan pertanian lainnya agar petani tidak kembali terbebani dengan biaya produksi," katanya.

Selain itu, ia meminta pendataan petani terdampak dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, kondisi kekeringan tidak hanya perlu menjadi perhatian di Desa Sumber Sari, tetapi juga wilayah lain yang berpotensi mengalami persoalan serupa.

Karena itu, koordinasi pemerintah daerah bersama Dinas Pertanian dan Peternakan serta instansi terkait perlu diperkuat, terutama dalam memastikan penanganan berjalan dari tahap bantuan pangan hingga pemulihan lahan pertanian.

"Jangan sampai ada petani yang mengalami gagal panen, tetapi tidak masuk dalam pendataan sehingga tidak mendapatkan bantuan," tegasnya.

Junadi juga menyoroti perlunya langkah antisipasi terhadap kekeringan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Ketersediaan sumber air dan sarana pendukung pertanian perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi cuaca yang berdampak terhadap produksi pertanian.

"Jangan sampai setiap terjadi kekeringan, petani kembali menghadapi persoalan gagal panen yang sama," tutupnya. (Adv/Kriz)

BagikanWhatsAppFacebookX