DPRD Kukar Apresiasi Jemput Jodoh Halal, Terobosan KUA Tenggarong Bantu Masyarakat Temukan Pasangan
Oleh Admin2 menit baca238 dibaca

KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Program Ta’aruf Jemput Jodoh Halal (JJH) yang digagas Kantor Urusan Agama (KUA) Tenggarong mendapat apresiasi dari DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).
Program ini dinilai menjadi terobosan positif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menemukan pasangan hidup melalui proses ta’aruf yang terarah dan sesuai dengan tuntunan agama.
Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menyampaikan apresiasi tersebut saat menghadiri kegiatan Ta’aruf Jemput Jodoh Halal di Pendopo Bupati Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, program JJH merupakan gagasan yang patut diapresiasi karena menghadirkan pendekatan baru dalam pelayanan keagamaan.
KUA tidak sekadar memfasilitasi pertemuan antara calon pasangan, tetapi juga menyiapkan pendampingan sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga.
Ia menilai, kehadiran program tersebut dapat membantu masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dalam menemukan pasangan hidup.
Terlebih, tidak semua orang memiliki keberanian atau kesempatan untuk memulai proses pencarian jodoh secara langsung.
“Selama ini mungkin ada masyarakat yang merasa malu atau tidak berani mencari pasangan, bahkan merasa sendiri. Melalui program JJH ini, KUA hadir memberikan fasilitas, termasuk melalui aplikasi yang disediakan. Saya kira ini merupakan program yang baik,” ujarnya.
Selain memfasilitasi proses perkenalan, ia juga menilai aspek pembinaan setelah pernikahan menjadi salah satu keunggulan program tersebut.
Sebab, kata dia, membangun rumah tangga tidak hanya membutuhkan kesiapan untuk menikah, tetapi juga pemahaman dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga.
Pendampingan dari KUA diharapkan dapat menjadi ruang konsultasi bagi pasangan ketika menghadapi persoalan rumah tangga.
Dengan begitu, program JJH tidak hanya berorientasi pada mempertemukan dua orang, tetapi turut memperhatikan keberlangsungan hubungan setelah pernikahan.
“Program ini tidak berhenti sampai proses pernikahan saja. Apabila dalam perjalanan rumah tangga terjadi perselisihan atau persoalan lainnya, KUA juga akan terus memberikan pembinaan. Harapannya, rumah tangga yang dibangun bisa langgeng dan bertahan selamanya,” jelasnya.
Terkait kemungkinan dukungan dari pemerintah daerah, ia menjelaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan pribadi.
Mengingat KUA berada di bawah naungan Kementerian Agama, dukungan anggaran perlu disesuaikan dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia membuka peluang agar program tersebut dapat dikaji untuk mendapatkan dukungan melalui pemerintah kabupaten, sepanjang terdapat kesesuaian nomenklatur pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kalau memang ke depannya program ini ingin diperjuangkan, insyaallah bisa kita lihat terlebih dahulu apakah ada cantolan nomenklatur dalam program pemerintah kabupaten melalui OPD terkait, sehingga kegiatan seperti JJH ini memungkinkan untuk dilaksanakan,” pungkasnya. (Adv/Kriz)




