HM Jauhar Efendi

SAMARINDA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim HM Jauhar Effendi menjelaskan tahun 2020 mekanisme pencairan dana desa berbeda  dengan tahun 2019, dimana  untuk tahun 2019 pencairannya  dengan tiga tahap yaitu 20 persen, 40 persen dan 40 persen

“Tapi Kalau sekarang  (tahun 2020) sudah berubah tahapannya, yaitu 40 persen, 40 persen dan 20 persen, selain itu, tahun 2020 pencairan dana desa  langsung  ke rekening  kas desa, dengan persyaratan bupati harus memberikan surat kuasa  kepada  KPPN  setempat untuk mendebet dana yang masuk langsung ke kas desa,” kata Jauhar Effendi, disela acara Rakor TP3D di Hotel Platinum  Balikpapan, Senin (9/3/2020).

Untuk Sekarang ini, lanjut  Jauhar Effendi,   yang sudah  bisa mencairkan dana desa  untuk tahun 2020 baru Kabupaten Berau dan Paser,  lambatnya pencairan  untuk  tahun ini,  karena ada peraturan Menteri Keuangan yang  diterbitkan pada akhir  tahun 2019, itu model penyalurannya berbeda, yang sebelumnya  tidak langsung, berubah menjadi langsung  ke kas desa,  sehingga Peraturan Bupati juga  harus direvisi, hal  itulah yang menyebabkan  adanya keterlambatan  dalam penyaluran  dana desa.

“ Sebenarnya untuk tahap pertama pencairan dana desa sudah dimulai Bulan  Januari 2020, dan kita tetap dorong pada bulan Maret sampai bulan April semuanya sudah clier,  dan yang  terpenting lagi tidak ada alasan  untuk saling menunggu,” tandasnya.

Jauhar Effendi juga mengharapkan dengan adanya perubahan pencairan dana desa yang langsung ke kasa desa,  desa-desa di Kaltim ada yang meningkat statusnya menjadi desa mandiri,  karena kalau naik menjadi desa mendiri , pencairan dana desa bisa dipercepat menjadi dua kali yang sebelumnya harus tiga kali, karena dianggap sudah mampu.

“ Kami harapkan kepada kepala  desa, agar menggunakan dana desa  jangan semata –mata untuk infrastruktur , tetapi juga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) , termasuk pemberdayaan  masyarakat,” kata Jauhar Effendi.(mar)