(Adhar(Kiri) humas GMPPKT saat menyampaikan tuntutan kepada Kanit Tipikor Polres Kukar Iptu Rachmat)

TENGGARONG- Gabungan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kalimantan Timur(GMPPKT) lakukan hearing dengan jajaran polres kukar dan Kejari Tenggarong, yang mempersoalkan, terkait penuntasan kasus penyertaan modal Perusda Tunggang Parangan, dugaan penyimpangan dana bansos Pramuka kukar tahun 2013-2016, serta menuntaskan kasus irigasi desa Sepatin Anggana.

"Kami menuntut aparat penegak hukum kukar, untuk menyelesaikan kasus yang kami tuntut, demi keprihatinan praktek korupsi yang terjadi di kukar," ucap Humas GMPPKT, Adhar, usai hearing, Kamis(12/3/2020) siang, di kantor Kejari Kukar.

Menanggapi tuntutan GMPPKT, Kasi Pidsus Kejari kukar, Parulian Kertagama menyatakan, untuk dugaan kasus penyimpangan bansos pramuka kukar, belum bisa ditindaklanjuti, karena laporannya belum masuk ke kejari.

"Kita sudah minta kepada GMPPKT, kalau memang punya data ada penyimpangan dana bansos pramuka, silahkan masukan laporannya ke kami, maka akan kami tindaklanjuti, sampai saat ini tidak ada laporan yang kami terima," tegasnya.

Sedangkan untuk kasus korupsi irigasi desa Sepatin, ini sudah mendekati selesai, dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, dengan tersangka tiga orang, tapi kejaksaan juga masih menunggu audit BPKP selaku ahli yang akan menghitung kerugian negara dari kasus tersebut.

"Tersangkanya tiga orang, yaitu MI selaku PPK, AMR selaku kontraktor yang menang, dan Thm selaku pelaksana proyek. Proyek tersebut milik Dinas Bina Marga dan Perairan tahun 2014," jelasnya.

Terkait, kasus penyertaan modal perusda TP yang tidak sesuai proposal penggunaan, menurut Kanit Tipikor Polres Kukar Iptu Rachmat Andika Prasetya mengatakan, kasus tersebut masih tahap penyelidikan, dan sudah meminta keterangan dari tujuh orang saksi-saksi, sedangkan untuk calon tersangkanya masih satu orang.

"Penyelidikan kasus perusda TP berjalan terus, dan target kami tahun ini sudah tuntas," terang Rachmat.(and)