Anggota Komisi I DPRD Bontang Raking saat dimintai keterangannya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

BONTANG, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking mengatakan bantuan langsung tunai sebesar Rp 500,000 per kepala yang mencapai kurang lebih 28 Ribu Kepala Keluarga. Bantuan ditengah pandemic covid19 ini akan disalurkan langsung melalui  Dinas Sosial dan instansi terkait seperti Camat dan Kelurahan serta pihak RT setempat dengan dua kategori.  

Pada kategori pertama dengan bantuan langsung berupa sembako yang langsung diberikan warga dan kategori kedua dengan bentuk tunai (cash) yang saat ini masih mencari formasi yang tepat bisa saja melalui rekening masing-masing warga yang terdampak. Bantuan tersebut secepatnya akan disalurkan mengingat pandemic covid19 membuat sejumlah warga tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya.

“Sesuai anjuran Wali Kota Bontang, Bantuan tersebut akan disalurkan secepatnya. Insya Allah dalam dua hari kedepan. Tinggal menunggu Surat Keputusan Wali Kota (SK),”Ujar Raking saat dihubungi media ini Selasa,21/04 2020. 

Politisi Berkarya ini mengaku prihatin ditengah badai pandemic apalagi menjelang bulan suci ramadhan yang sebentar lagi ritual keagamaaan umat muslim seluruh dunia terkhusus di Kota Bontang yang tahun ini merasakan dampaknya. 

“Apalagi sejumlah pedagang kecil yang tidak lagi berjualan saat Ramadhan. Tentu ini pertimbangan pihak pemerintah dan DPRD yang memang diberikan amanah untuk mengayomi seluruh warga khususnya di Bontang,” ujarnya prihatin. 

Ia berharap agar bantuan langsung nantinya yang dilakukan pihak pemerintah dapat menyentuh ke sendi-sendi warga yang terdampak covid-19 sehingga dapat meringankan beban mereka. 

“Kami di DPRD berharap agar bantuan nantinya dapat membantu warga yang betul-betul membutuhkan sehingga dapat meringkankan beban mereka,” ujarnya. 

Ia bersama rekan-rekan di DPRD juga akan turun ke lapangan untuk memastikan bantuan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan diterima langsung oleh warga yang memang terdampak pandemic covid-19 ini 

“Sebagai fungsi pengawasan, kami akan turun ke lapangan sekaligus menyaksikan bantuan tersebut diterima dan criteria yang sesuai dengan data yang ada. Sehingga  tidak ada lagi kesan suka atau tidak suka yang saat ini beredar dimasyarakat,” ujarnya.wan/adv