Ekonomi Syariah di IKN, Why Not?
(Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim)
SAMARINDA-Wakil Gubernur Kaltim H Hadi
Mulyadi menjadi salah satu pembicara dalam web seminar (webinar) yang digagas
Institut Agama Islam (IAI) Tazkia Bogor, Selasa (11/8/2020).
Webinar memilih tema "Potensi Ekonomi
dan Keuangan Syariah di Ibu Kota Baru Penajam". Acara dipandu langsung
oleh Rektor IAI Tazkia, Murniati Mukhlisin.
"Pertama kami harus berterima kasih
kepada Presiden Joko Widodo yang telah memilih Penajam Paser Utara sebagai
lokasi ibu kota negara," buka Hadi mengawali materinya dari kediaman dinas
Wakil Gubernur Kaltim di Jalan Milono Samarinda.
Hadi menegaskan, tak perlu ada
kekhawatiran berlebih terkait penerapan ekonomi dan keuangan syariah di
ibu kota baru nantinya. Sebab dalam banyak momen krusial, seperti saat krisis
moneter hebat yang menerjang Indonesia pada 1997-1998, ekonomi syariah justru
mampu menjadi penyeimbang ekonomi nasional.
"Ekonomi syariah bukan sesuatu yang
harus ditakuti. Justru ini akan menjadi penyelamat ekonomi nasional, apalagi di
masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini," sambung Hadi.
Namun demikian, lanjut Hadi,
Kaltim akan bersikap sami'na wa atho'na, mendengar dan taat terhadap model
ekonomi apa pun yang akan dipilih pemerintah pusat untuk ibu kota baru tersebut.
Secara terbuka Hadi mengundang para
cendekiawan, investor dan pegiat ekonomi syariah agar bisa datang ke Kaltim
untuk menggali potensi yang prospektif dikembangkan menyongsong ibu kota negara
baru nantinya.
"Angka kesembuhan di Kaltim lebih
65 persen. Karena itu, jangan khawatir untuk datang ke Kaltim yang penting
PCR," ajak Hadi.
Kaltim sendiri kata Hadi, sudah pula
menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas untuk menyongsong
ibu kota baru. Salah satunya dalam program Beasiswa Kaltim Tuntas, termasuk
kerja sama dengan IAI Tazkia Bogor.
"Rencana tahun ini kami kirim 100
mahasiswa. Tapi karena Covid-19, tinggal 55 mahasiswa. Tahun depan kami akan
kirim 145 mahasiswa. Terima kasih Institut Tazkia sudah berkontribusi untuk
Kaltim dan Indonesia melalui pendidikan," puji Hadi.
Webinar juga diikuti Deputi Bidang
Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata
dan pengamat ekonomi syariah Muhammad Syafii Antonio. Webinar diikuti tidak
kurang dari 300 partisipan.(mar/poskotakaltimnews.com)