TENGGARONG, Manajemen Perusda TP (Tunggang Parangan), tak akan mau membayar gaji karyawan yang tertunggak  selama 3 tahun, menggunakan dana penyertaan modal yang cair akhir Desember 2016 senilai Rp10 miliar, meski diakui sampai sekarang para karyawan belum diberhentikan secara resmi.

Direktur Operasional Perusda TP Kukar Suratman Mustakim, mengatakan manajemen Perusda TP yang ada  hanya menjalankan, tugas untuk mengembangkan usaha yang diusulkan.

“Dana penyertaan modal Rp10 miliar dari Pemkab Kukar yang cair akhir 2016 lalu itu keperuntukkanya bukan untuk membayar gaji karyawan, tapi untuk menjalankan usaha” kata Suratman Mustakim.

Hasil kajian dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM (Universitas Gajah Mada) pada 2015 lalu dan berlanjut dengan adanya surat rekomendasi yang ditujukan ke H Marli Sekda Kukar, tidak dianggap pemerintah dan ditolak pemerintah, sehingga dana untuk pembayaran gaji tak bisa dilakukan dari penyertaan modal tersebut.

“Kami akhir Desember 2016 lalu diminta bikin proposal permohonan usulan bisnis untuk mendapat dana penyertaan modal, dan oleh pemerintah langsung dilakukan kajian dan penyertaan modal itu cair senilai Rp10 miliar,” kata Suratman Mustakim.

Soal pembayaran gaji karyawan yang selama 3 tahun belum terbayar, menurut Suratman Mustakim, adalah urusan pemerintah (tanggungjawab) pemerintah, karena Perusda adalah perusahaanya pemerintah.”Sebagai pemilik (pemerintah) harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan pembayaran gaji karyawan. Kalau kami didireksi ini hanya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan bukan pemilik perusahaaan,” ungkapnya.

Sementara Saiduani Nyuk, perwakilan karyawan Perusda TP Kukar menyatakan bahwa direksi Perusda TP Kukar telah mengkhianti perjuangan untuk mendapatkan penyertaan modal, setelah dana itu cair hak hak karyawan berupa gaji tak kunjung dibayarkan.

“Saya merasa janggal, kalau hasil kajian soal gaji karyawan yang dilakukan UGM berubah dan dirubah kajian baru yang untuk bisnis baru yang akan dijalankan manajemen Perusda TP. Sebab selama ini kondisi Perusda kurang sehat, dan jelas dalam kajian UGM pada 2015 lalu pemerintah harus membayar gaji karyawan senilai Rp6,1 miliar,” papar Saiduani Nyuk.

Pihak karyawan, kata Saiduani Nyuk sudah melayangkan surat ke Disnakertrans Kukar dan telah dikeluarkan surat anjuran agar Perusda membayar gaji karyawan, tapi surat anjuran tersebut tak dihiraukan oleh Perusda. Sehingga karyawan akan melaporkan tuntutan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Samarinda sesegara mungkin.

“Sebelum ke PHI, kami berencana lebih dulu akan menyurati DPRD Kukar, agar secepatnya diadakan RDP dengan mengundang semua instansi terkait, termasuk manajemen Perusda TP Kukar untuk membahas permasalahan ini,” paparnya.(awi-poskotakaltimnews.com)