(Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid )

PEMERINTAH melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan evaluasi kegiatan pembangunan perumahan untuk masyarakat yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian PUPR akan mendorong Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Direktorat Jenderal Perumahan untuk melaksanakan koordinasi, membangun perumahan, serta mengawasi progres dan pasca pembangunan sehingga hunian yang terbangun dapat segera dihuni oleh masyarakat. 

Demikian benang merah kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan 2020 dan Penyiapan Kegiatan 2021 Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/12/2020).

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menerangkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan capaian pembangunan perumahan yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah. Hal itu dikarenakan perumahan khususnya rumah yang layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar sekaligus menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat. 

"Kami akan terus mendorong pembangunan perumahan hingga akhir tahun ini. Selain itu kami juga tengah melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kinerja tahun 2021 mendatang," katanya.

Lebih lanjut, Khalawi menambahkan, Kementerian PUPR juga telah membantuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di 19 Provinsi di Indonesia. Balai perumahan tersebut akan membawahi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang tersebar di setiap provinsi.

"Pemerintah daerah juga bisa berkoordinasi dengan Balai P2P sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Silakan cari informasi mengenai program dan kebijakan perumahan di daerah melalui Balai P2P tersebut," terangnya. Balai P2P, imbuhnya, juga menjadi ujung tombak Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di daerah.

Keberadaan Balai P2P dinilai akan mampu meningkatkan program perumahan sekaligus melaksanakan pembangunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto mengatakan, kegiatan tersebut diiikuti oleh seluruh Kepala Balai P2P dan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan serta Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Perumahan baik melalui kegiatan tatap muka maupun secara online lewat aplikasi zoom meeting.

Selain itu, dalam pelaksanaannya panitia juga mengikuti protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. "Output kegiatan ini adalah untuk mengetahui kendala dan hambatan pembangunan perumahan 2020 dan cari solusi bersama. Selain itu kami juga ingin mendapatkan informasi akurat terkait lelang dini 2021 dan langkah upaya percepatan sehingga percepatan pekerjaan bisa segera di kontrak," harapnya.(sumber:MediaIndonesia.com)