(Abdulloh)

BALIKPAPAN-Upaya memutus mata rantai  penyebaran Covid-19 yang masih meluas di Balikpapan. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, melakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ditingkat Kelurahan serta lingkungan RT.

Untuk saat ini pihak Kelurahan masih menginventarisir tentang jumlah kebutuhan dana untuk sapras posko di kelurahan dan juga untuk yang lain-lain.

Jumlah kebutuhan sapras akan berbeda-beda di setiap kelurahan, karena besaran jumlah RT juga beda satu keluarahan itu bervariasi jumlah RT dari 34 Kelurahan terdapat 1.669 RT.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, masih menunggu penataan dari tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Balikpapan tentang PPKM mikro tersebut.

Ia menjelaskan, jika pihaknya belum tau apa yang mau dialokasikan dan untuk apa, tetapi untuk mendukung instruksi menteri dalam negeri dalam pelaksanaan PPKM mikro tersebut, kita harus tetap dilaksanakan.

Untuk menopang kegiatan tersebut, yang pasti membutuhkan dana, tapi sampai sekarang kita belum tahu. Yang tahu persis untuk dialokasikan di daerah mana saja itu adalah Satgas Covid-19.

"Maka dari itu kami lagi menunggu masukan dari tim Satgas Covid-19, untuk dana yang akan dialokasikan, ini belum masuk, masih tahap pendataan. Nanti pada masanya akan kami sampaikan," tuturnya.

"Sepanjang itu untuk kepentingan dan kebaikan rakyat Balikpapan, DPRD Balikpapan tidak ada kata untuk menolak, harus kita support dan dukung. Yang kita support bukan programnya tapi kebaikan untuk masyarakat, agar terhindar dari penyebaran Covid-19," tegas Abdulloh.

"Setelah Covid-19 hilang, maka diharapkan masyarakat bisa dapat berinteraksi dan bisa kembali untuk berusaha seperti sedia kala lagi," harapnya.(mid/poskotakaltimnews.com)