(Aksi mahasiswa Kukar)

TENGGARONG, Mahasiswa Kukar yang tergabung dalam Alian Keroan Peduli Mahasiswa Kutai Kartanegara menggelar aksi damai, Jumat (26/2/2021).

Aksi tersebut dilakukan didepan kantor Bupati usai pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar.

Beragam persoalan infrastruktur di Kukar disampaikan dalam aksi damai tersebut,

Humas Aksi/Orator Muhammad Kaisar mengatakan, pada momentum pelantikan Bupati Kukar yang baru saja di Lantik, pihaknya menyampaikan permasalahan mendasar yang ada di daerah Kukar.

"Sebelum di susun dan di tetapkan sebagai RPJMD yang menurut UU Nomor 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional" Katanya.

Ia menambahkan, bahwa 6 bulan kedepan sejak di lantiknya Kepala Daerah wajib merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang RPJMD, kemudian di turunkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Strategis Daerah (Renstra).

"Hal itu yang menjadi pedoman terhadap kepala daerah sebagai alur pembangunan selama masa periodesasinya" Ucapnya

Dalam aksi tersebut terdapat beberapa tuntutan kepada Bupati diantaranya adalah

1. Mendesak Pemerintah Daerah perbaikan jalan yang ada di Kecamatan Sebulu-Muara Kaman, Kenohan, Kota Bangun, untuk Kecamatan Tenggarong tepatnya di Desa Rapak Lambur, dan daerah pedalaman lainnya.

2. Mendesak Pemerintah Daerah agar segera menghibahkan lahan ke yayasan Kukar. (3). Meminta kepada pemerintah daerah agar mengaktifkan kembali program beasiswa gerbang raja khususnya calon penerimaan mahasiswa baru. (4). Mendorong pemerintah Desa melalui Bupati Kukar agar membangun rumah belajar di setiap desa.

5. Meminta kepada pemerintah daerah agar melengkapi fasilitas rawat inap di masing masing desa.

(6). Meminta kepada Bupati Kukar segera mengevaluasi program raga pantas. (7). Meminta kepada Bupati Kukar agar menindak tegas terhadap penambang ilegal.

(8). Menindak tegas setiap pelaku kejahatan.

(9). Meminta kepada pemerintah daerah agar membentuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

10. Mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan pendapatan daerah lewat perbaikan kerja BUMD, serta memaksimaslkan potensi pariwisata yang ada di daerah.

(11).  Meminta kepada Bupati Kukar mengevaluasi forum tanggung jawab sosial perusahaan.

(12). Mendesak pemerintah daerah agar memberikan pelayanan listrik dan air bersih secara merata.

(13). Meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan insentif air dan listrik di tengah terbatasnya aktivitas masyarakat karena Covid-19.(*riz/poskotakaltimnews.com)