(Warga saat mengikuti sosialisasi Perda Bantuan Hukum)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, TENGGARONG- Puluhan warga Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong antusias mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Acara sosialisasi itu dilakukan Anggota DPRD Kaltim Rima Hartati, di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Melayu, yang dihadiri Lurah Melay Adhi Fadellah, Akademisi Fahum Unmul Alfian, Sabtu (27/3/2021) pagi.

Rima Hartati mengatakan dengan tersosialisasinya aturan tersebut, maka masyarakat akan mengetahui secara pasti terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum dari pemerintah, karena tidak sema masyarakat yang tersangkut masalah hukum mampu secara pengetahun dan mampu secara financial untuk membayar pengacara.

“Oleh karenanya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan.” kata Rima Hartati politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Selain itu juga mewujudkan hak konstitusional warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Lurah Melayu Adhi Fadellah mengatakan, sebenarnya sosialisasi tersebut sangat membantu warga Kukar, terutama terkait permasalahan hukum.

"Banyak warga kita, dikategorikan yang tidak mampu, setelah mereka terkena permasalahan hukum itu artinya warga kita saat ini mempunyai pendampingan, dengan adanya terbit perda nomor 5/2019, alhamdulillah warga kita punya pengetahuan akan cari pendampingan untuk mendapatkan kepastian hukum itu" kata Adhi Fadellah.(*riz)