(Kegiatan RDP Komisi III DPRD Kukar)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TENGGARONG- Kasus lubang tambang batubara di Kukar yang banyak tak ditutup oleh perusahaan tambang, mendapat perhatian serius DPRD Kukar, DPRD Kukar melalui Komisi III DPRD Kukar bahkan menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) menyikapi persoalan tersebut.

RDP dilangsungkan di ruang rapat Komisi I DPRD Kukar dipimpin Ketua Komisi III Andi Faisal, didampingi sejumlah Anggota DPRD seperti Junadi, Miftahul Jannah, Sugeng, Sarpin, serta dihadiri perwakilan manajemen PT Mega Prima Persada (MPP), DLHK dan Dinas ESDM Kukar.

Ketua Komisi III Andi Faisal mengatakan, menutup lubang tambang merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilakukan.

"Ini tidak, semua lubang tambang tidak ditutup, kebanyakan perusahaan dengan alibi lubang tambang tersebut dimanfaatkan oleh warga" ucap Andi Faisal saat RDP berlangsung, Senin (26/7/2021).

PT MPP yang merupakan perusahaan tambang barubara diwilayah Kecamatan Loa Kulu, tidak ada niatan untuk menutup lubang tambang tersebut, karena sudah menyalahi atauran yang ada, tata caranya saja sudah salah.

"Kami berharap hanya 1, kepada PT MPP untuk menutup lubang tambang, karena diaturan terkait biaya reklamasi itu bukan termasuk biaya penutupan lubang tambang" jelasnya.

Lanjut dia, biaya lubang tambang ada di biaya produksi, bukan di jaminan reklamsi.

DPRD memastikan setelah RDP ini nantinya ada RDP lanjutan dengan Managemen Perusahaan atau Direktur Utama PT MPP.

Sementara itu Perwakilan PT MPP Saiful Anwar menuturkan, PT MPP bekerja berdasarkan dengan aturan pemerintah, yaitu dokumen pasca tambang.

"Dalam dokumen tambang tersebut, bahwa penggunaan lubang tambang itu untuk kesejahteraan masyarakat" ungkap Saiful Anwar.(*riz/adv)