Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim. 

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA-Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim di Ballroom Crystal 1 Hotel Mercure Samarinda, Selasa (23/11/2021).

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wagub Hadi Mulyadi didampingi Staf Ahli Gubernur bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah M Kurniawan, Staf Ahli bidang Geopolitik Kodam VI Mulawarman Kolonel Arm Eko Setiadi, Asisten bidang Intelijen Kejati Kaltim Muhammad Sumartono, Ketua FKUB Kaltim Asmuni Alie, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, perwakilan tokoh agama, tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Wagub Hadi Mulyadi mengungkapkan rakor ini sangat penting dan strategis perannya dalam menjaga kondusifitas wilayah. Karena Kaltim ini merupakan miniatur Indonesia yang memiliki keragaman suku dan agama, sehingga sangat rawan terjadi konflik sosial. Tetapi disinilah peran dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota bersama dengan forum-forum mitra pemerintah dan ormas, organisasi kepemudaan, paguyuban kedaerahan dan masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah. 

“Saya mengucapkan terima kasih-sebesar-besarnya kepada masyarakat Kaltim, karena Kaltim dikenal dengan daerah yang kondusif, sangat minim dan sangat rendah konflik sosial. Sehingga beberapa kali Kaltim meraih penghargaan Harmoni Award yang diterima Pemprov Kaltim, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltim dan Pemkot Balikpapan dari Kementerian Agama. Kita juga patut bersyukur karena di Kaltim memiliki tiga ibu kota sekaligus, yaitu Samarinda ibu kota Kaltim, Balikpapan ibu kota Kalimantan dan Penajam Paser Utara (PPU) ibu kota negara Indonesia,” ungkap Hadi.

Menurut dia, pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim diharapkan bisa menjadi awal pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Terutama terkait anggaran pembangunan yang selama ini 60 persennya ada di Pulau Jawa. Untuk itu Pemprov bersama masyarakat Kaltim sangat mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang memindahkan IKN ke Kaltim. Walaupun tidak bisa cepat, karena mungkin membutuhkan waktu 10-20 tahun ke depan.

“Kita tidak berpikir pemindahan IKN ke Kaltim untuk saat ini tetapi untuk anak cucu kita. Bagaimana pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa bisa terwujudkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga agar Kaltim tetap kondusif, yang tetap taat dan patuh dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” pesan Hadi.

Rakor kali ini mengangkat tema “Peran Organisasi Masyarakat Mendukung Kondusifitas Daerah dalam rangka Pemindahan Ibu Kota Negara di Kaltim”. Diikuti sekitar 150 peserta dari kabupaten/kota se Kaltim, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (mar).