Acara ngapeh hambat yang dihadiri orang nomor satu di Kukar.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Bupati Kukar Edi Damansyah menghadiri acara  Ngapeh Hambat bersama Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kukar, di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar, Senin (6/12/2021).

Tujuan dari Ngapeh Hambat ialah ingin mengetahui laporan progres kegiatan 2021 dan persiapan kegiatan 2022, kemudian pelaksanaan BLUD, dan Potensi PAD pada perangkat daerah.

Edi Damansyah mengatakan, berkaitan dengan informasi progres kegiatan 2021 dan persiapan kegiatan 2022, dan mendiskusikan pembentukan badan usaha layanan daerah, ada beberapa OPD yang disorot untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya, seperti di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Disdikbud, Perkim, dan lainnya.

"Khususnya Dinas Dinas yang menangani belanja barang jasa fisik, saya minta Kepala OPD yang menangani pekerjaan fisik dapat lakukan identifikasi, yang mana sudah selesai dan yang belum selesai" kata Edi Damansyah saat sambutan.

Pekerjaan yang belum selesai, sambung dia, untuk memastikan proses administrasinya, jadi harus tau dimana yang menjadi kendala pekerjaan tersebut lambat, sehingga memerlukan waktu tambahan 50 hari.

"Namun waktu tambahan tersebut jangan dijadikan modus juga, waktu tambahan itu untuk mencari solusi bagaimana pekerjaan tersebut bisa selesai dengan cepat" sebutnya.

Lanjut dia, Kepala OPD harus mengiventarisir sejak awal, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa di Kukar yang menjadi terhambatnya suatu pekerjaan ialah proses administrasi.

"Setiap audit BPK yang menjadi persoalan administrasi, supan (malu) kalau kita seperti itu terus, sebenarnya penyebab terhambatnya tergantung dari pola pikir dan sistem kerja, maka dari itu kami minta pola pikir pimpinan pejabat tinggi pratama maupun administrator harus berubah, bekerja sesuai data dan fakta" tutupnya.(*riz)