Suasana rapat koordinasi evaluasi penyaluran bantuan sosial.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kukar menggelar rapat koordinasi evaluasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial yang penyalurannya melalui BRI untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kukar. Rakor dilangsungkan di ruang Pais Patin Dinsos Kukar, Selasa (4/1/2022).

Rapat tersebut dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah, dihadiri Kepala Bappeda Kukar Wiyono, dan perwakilan BRI cabang Tenggarong.

Edi Damansyah mengatakan, realisasi penyaluran bantuan dari Kemensos untuk KPM di Kukar pada 2021 belum 100 persen tersalurkan. Dari 10 Kabupaten/Kota di Kaltim ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum 100 persen penyalurannya, seperti Kukar, Samarinda, Kutim.

"Kukar sendiri termasuk rendah progress penyalurannya, hal itu disebabkan karena yang melaksankan penyalurannya BRI, meskipun melalui BRI namun tetap dipantau, dibantu dari Dinsos melalui pendamping PKH, dan pendamping program bantuan tunai sembako" kata Edi Damansyah kepada media usai rakor.

Lanjut dia, ada beberapa kendala yakni data teknis, kalau menurut perwakilan cabang BRI Tenggarong bahwa tugas BRI ialah hanya memastikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersampaikan ke KPM, tetapi disisi lain kondisi geografis Kukar, pelayanan BRI tidak berada di semua zonasi desa yang ada di Kukar.

"Dalam penyalurannya jika terkendala oleh zonasi, kan bisa nanti dikoordinasikan dengan Kepala Desa, Kepala Desa akan memfasilitasi melalui Bumdes" sebutnya.

Edi juga menyebutkan, PKH adalah program keluarga, jadi kalau yang terdaftar ialah suaminya, ketika suaminya meninggal dunia, dan istrinya masih berhak menerima bantuan tersebut, tapi dari kebijakan BRI bahwa yang seperti itu tidak boleh langsung dicoret datanya.

"Maka dari itu saya protes tadi saat rakor, karena versi kami ini adalah program keluarga, jadi kalau suaminya meninggal dunia, istri atau anaknya masih berhak mendapatkan kartu prasejahtera itu" imbuhnya usai memimpin rakor.

Dirinya berharap pada 2022 ini, pola hubungan koordinasi dengan pemerintah daerah dan BRI cabang Tenggarong diperbaiki pola kerjanya, sehingga tidak terjadi kembali realisasi progress penyaluran bantuan di Kukar rendah.

Sementara itu Kepala Dinsos Kukar Hamly menambahkan, dari data Dinsos untuk bantuan PKH yang belum menerima ada 598 KPM, dengan jumlah RP. 378.375.000. Sementara program BPNT sembako yang belum tersalurkan ada 7.003 KPM dari jumlah total 23.523.

"Selain 2 program tersebut, ada program bantuan tambahan dari Kemensos yakni BPNT PPKM, yang belum menerima ada 16.371 KPM, dengan nilai sekitar 3 milliar" ujar Hamly.

Tambah dia, penyebab dari rendahnya penyaluran bantuan dari Kemensos di Kukar ialah kurang maksimalnya koordinasi antara BRI penyalur dan pemerintah daerah, karena BRI menganggap telah ada MOU dari Kemensos.(*riz)