POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penatausahaan Keuangan dan Pengurus Barang SKPD, diruang serba guna kantor Bupati, Selasa (24/5/2022), dengan tema “Penyampaian Jurnal Koreksi Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahu 2021 dan Diskusi Seputar Penyusunan LKPD Tahun 2022”.

Dalam acara itu dihadiri Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin dan dihadiri pejabat penatausahaan keuangan dan pengurus barang.

H Rendi Solihin mengatakan, penyampaian LPKD menjadi kewajiban Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien dan efektif, serta taat kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

"Dalam realisasinya pelaporan keuangan negara oleh pemerintah daerah dalam LKPD menjadi dasar BPK RI, untuk melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, maupun pemeriksaan atas tanggung jawab penggunaan keuangan negara," ucap Rendi Solihin.

Kegiatan ini adalah upaya BPKAD guna mencapai target waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kukar Tahun Anggaran 2022, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kaltim secara cepat, akurat dan berkualitas.

"Terdapat beberapa catatan menjadi perhatian dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI Kaltim, atas LKPD 2021. Catatan tersebut yakni pendataan pajak bumi dan bangunan perdesaan, perkotaan yang belum lengkap," ungkapnya

Selain itu, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOSKAB tidak tertib. Pembayaran honorarium dari anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) tidak sesuai dengan ketentuan, dan terakhir pengelolaan dan pemanfaatan rumah dinas serta penatausahaan pendapatan atas sewa rumah dinas yang dianggap belum tertib.

"Saya berharap agar kualitas LKPD Kukar Tahun 2022 semakin baik dan berkualitas sehingga opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim dapat kita banggakan," tutupnya.(*riz/adv)